Bab al-Rahma di Masjid Al-Aqsa kembali menjadi sorotan setelah Yayasan Internasional Al-Quds memperingatkan meningkatnya tindakan Israel di area tersebut. Bab al-Rahma di Masjid Al-Aqsa menjadi sasaran untuk mengurangi kehadiran jamaah. Ini merupakan bagian dari upaya membuka kembali rencana pembagian kawasan Masjid Al-Aqsa.
Yayasan Al-Quds menyatakan bahwa sejak Masjid Al-Aqsa buka kembali bagi jemaah pada 9 April 2026, polisi Israel semakin sering menggerebek Bab al-Rahma. Selain itu, sejumlah murabith dan jemaah Israel larang memasuki area tersebut. Otoritas Israel juga memutus sambungan pengeras suara Bab al-Rahma dari sistem suara utama masjid.
Pada 17 Juli 2026, polisi Israel kembali memasuki Bab al-Rahma setelah salat Jumat. Mereka mengusir jemaah dan memasuki ruang salat dengan mengenakan sepatu. Yayasan Al-Quds menilai tindakan itu menunjukkan penolakan Israel untuk mengakui Bab al-Rahma di Masjid Al-Aqsa sebagai ruang ibadah umat Islam.
Baca juga: “Dewan Fatwa Tertinggi Palestina Kecam Meningkatnya Pembakaran Masjid di Tepi Barat”
Di sisi lain, yayasan tersebut mengingatkan bahwa seluruh kawasan Masjid Al-Aqsa seluas 144.000 meter persegi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Karena itu, hak umat Islam untuk beribadah di Bab al-Rahma sama dengan hak mereka untuk salat di Masjid Qibli (Jami Al-Aqsa).
Lembaga tersebut juga mengungkap bahwa target terhadap Bab al-Rahma di Masjid Al-Aqsa sejalan dengan upaya menguasai pelataran timur. Kawasan tersebut juga mencakup Kubah Imam Al-Ghazali dan Darul Hadis. Bahkan, pemukim Israel terus melakukan ritual keagamaan di area itu. Simbol “Redeemer” juga ditemukan pada bebatuan pelataran timur, sementara dua tenda didirikan saat peringatan yang disebut “Hari Kehancuran Bait Suci”.
Oleh sebab itu, Yayasan Al-Quds mengajak warga Al-Quds (Yerusalem), Palestina, dan seluruh umat Islam yang mampu menjangkau Al-Aqsa untuk memperbanyak ibadah, termasuk di Bab al-Rahma. Yayasan juga mendesak Yordania serta negara-negara Arab dan Islam mengambil langkah politik serta hukum yang nyata guna mencegah segala upaya pembagian kawasan suci tersebut.
Sumber: Palinfo
