Kawasan Sebastia di wilayah barat laut Nablus, menghadapi ancaman kehilangan lahan akibat perintah pengambilalihan yang berkaitan dengan pengembangan situs arkeologi. Investigasi Financial Times mengungkap bahwa lebih kebijakan ini menyasar dari 200 hektar lahan di sekitar situs arkeologi tersebut.
Otoritas Israel berdalih bahwa langkah ini bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan warisan purbakala Sebastia. Namun, warga lokal dan sejumlah arkeolog menilai bahwa cakupan wilayah yang Israel ambil jauh melampaui batas kebutuhan. Setelah warga mengajukan banding, Mahkamah Agung Israel membekukan perintah tersebut.
Menurut laporan Financial Times, lahan yang menjadi sasaran mencakup properti sekitar 560 keluarga dan lebih dari 6.000 pohon zaitun. Wali Kota Sebastia Mohammed Azem mengatakan keseluruhan lahan yang telah dan akan Israel ambil mencakup sekitar 55 persen dari wilayah kota.
Bagi warga setempat, ancaman ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata. Zaid Al-Azhari, seorang peneliti warisan budaya sekaligus anggota dewan lokal Sebastia, mengungkapkan bahwa keluarganya telah melewati beberapa generasi untuk merawat kebun zaitun di wilayah tersebut.
Baca juga: Sukkot di Al-Quds: Warga Palestina Terganggu, 1.731 Pemukim Masuki Al-Aqsa
Di sisi lain, sektor pariwisata Sebastia sendiri telah mengalami kemunduran drastis sejak agresi Gaza terjadi pada 2023. Hal tersebut membuat banyak toko serta kafe di sekitar situs purbakala kini sepi pengunjung atau terpaksa tutup.
Alon Arad dari organisasi pemerhati hak asasi asal Israel, Emek Shaveh, menilai bahwa kasus Sebastia mencerminkan pergeseran fungsi arkeologi yang kini kerap Israel gunakan sebagai instrumen untuk memperkuat dan memperluas kendali Israel atas Tepi Barat.
Meskipun situs Sebastia menyimpan lapisan sejarah yang kaya, mulai dari periode Helenistik, Romawi, Bizantium, hingga Islam, para arkeolog yang diwawancarai oleh Financial Times mencatat bahwa narasi sejarah Yahudi mendapat porsi perhatian yang jauh lebih dominan dibandingkan lapisan era lainnya.
Laporan tersebut juga menyebut kebijakan serupa di sekitar Herodium dan Nabi Samwil. Pemerintah Israel mengalokasikan 113 juta shekel untuk mengembangkan 70 situs arkeologi di Tepi Barat. Hal ini semakin memperketat pembatasan ruang gerak serta kepemilikan lahan bagi warga Palestina.
Sumber: Palinfo
