Sebuah laporan Palestinian Center for Political Studies (PCPS) menyebut bantuan kemanusiaan Gaza mengalami perubahan besar sejak mulainya genosida di Jalur Gaza. Krisis tidak lagi hanya berkaitan dengan kekurangan pasokan, melainkan juga terkait dengan prosedur masuk, distribusi, dan pembatasan akses.
Laporan PCPS juga membeberkan bahwa kontrol penuh Israel atas seluruh akses perbatasan menjadikan aliran makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok sangat bergantung pada izin birokrasi militer yang restriktif.
Di dalam wilayah Gaza sendiri, proses distribusi menghadapi hambatan berlapis. Hal ini terjadi akibat operasi militer yang terus berlangsung, pembatasan pergerakan yang ketat, serta hancurnya infrastruktur jalan raya. Kondisi tersebut membuat bantuan kemanusiaan kesulitan menjangkau warga di berbagai titik.
Laporan tersebut juga menyoroti melemahnya peran UNRWA dalam sistem kemanusiaan Gaza. Pembatasan terhadap badan PBB itu mengurangi kapasitasnya dalam mendatangkan dan mendistribusikan bantuan. Padahal, UNRWA memiliki jaringan pekerja, fasilitas, tempat penampungan, dan infrastruktur layanan terluas di Gaza.
Kondisi ini tidak hanya memperparah kelaparan akibat kurangnya pasokan, tetapi juga memicu krisis perlindungan terhadap warga sipil. Dalam banyak situasi, warga terpaksa harus mempertaruhkan nyawa dengan melewati zona-zona berbahaya demi mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar.
Karena itu, kelaparan Gaza tidak hanya disebabkan kekurangan makanan. Kesulitan mengakses bantuan dan distribusi yang tidak teratur turut memperburuk kondisi.
PCPS menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus mendapat izin masuk secara aman, rutin, dan mencukupi, disertai pemulihan penuh fungsi organisasi internasional termasuk UNRWA. Tanpa pembukaan akses tanpa hambatan bagi seluruh logistik mulai dari bahan bakar hingga fasilitas sanitasi, garis pertahanan terakhir untuk mencegah kelaparan massal dan wabah penyakit di Gaza akan semakin rapuh.
Sumber: Palinfo
