Israel menyetujui pembangunan sekolah agama Yahudi di Al-Khalil (Hebron), Tepi Barat selatan, pada Rabu (17/06). Langkah ini menjadi implementasi pertama kebijakan yang mencabut kewenangan pemerintah kota Al-Khalil (Hebron) dalam urusan perencanaan dan pembangunan.
Media Israel melaporkan bahwa Komite Perencanaan Tinggi menyetujui pembangunan 576 unit permukiman baru di Tepi Barat. Selain itu, otoritas Israel juga mengizinkan pembangunan sekolah agama Shavei Hebron di dekat Beit Romano. Proyek sekolah agama tersebut mencakup area sekitar 1.000 meter persegi.
Mirisnya, pembangunan sekolah agama itu tidak memerlukan persetujuan Pemerintah Kota Al-Khalil (Hebron). Keputusan ini muncul sehari setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, secara sepihakmengumumkan perubahan kewenangan perencanaan di wilayah tersebut.
Wali Kota Al-Khalil, Youssef al-Jabari, menolak keputusan itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa diabaikan dalam urusan pembangunan. Karena itu, ia meminta Amerika Serikat sebagai penjamin perjanjian untuk mencegah langkah sepihak Israel.
Baca juga: “FIFA Usulkan Laga Israel vs Palestina U-15, Menuai Kritik Keras dari Komunitas Pro-Palestina”
Sementara itu, tentara Israel melanjutkan pengerukan lahan di Jenin untuk hari kedua berturut-turut. Buldozer Israel meratakan lahan pertanian seluas tujuh dunam di kawasan Al-Jabariyat. Padahal, wilayah tersebut termasuk Area A yang berada di bawah kendali Otoritas Palestina.
Menurut pejabat Kota Jenin, lahan yang disita merupakan milik pribadi warga Palestina. Selain itu, lokasi tersebut berada di kawasan permukiman yang strategis dan menghadap langsung ke Kamp Pengungsi Jenin.
Warga Palestina menilai pembangunan sekolah agama dan penyitaan lahan ini sebagai bagian dari upaya Israel untuk memperluas kontrolnya di Tepi Barat. Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat membuka jalan menuju aneksasi wilayah Palestina dan semakin mengancam peluang berdirinya negara Palestina yang merdeka.
