Pengusiran paksa terus mengancam komunitas Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Komisi Independen Hak Asasi Manusia Palestina melaporkan bahwa pengusiran paksa telah memaksa 50 komunitas Badui dan penggembala meninggalkan wilayah mereka sejak akhir 2023.
Laporan tersebut mencatat sekitar 300 pelanggaran terhadap warga dan lembaga Palestina hanya selama April 2025. Selain itu, komunitas Badui menghadapi serangan pemukim ilegal, pembatasan akses, serta penyitaan lahan dan area penggembalaan.
Menurut lembaga tersebut, pengusiran paksa juga terjadi melalui pembongkaran rumah dan pembatasan layanan dasar. Banyak warga kesulitan mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan sumber air. Bahkan, sejumlah sekolah terancam penghancuran.
Situasi ini semakin memburuk setelah otoritas Israel mengeluarkan perintah pembongkaran terhadap sembilan rumah warga Palestina di wilayah Al-Shuyukh, timur laut Hebron. Israel mengklaim pembangunan rumah-rumah tersebut tidak memiliki izin di Area C, wilayah yang berada di bawah kontrol penuh Israel.
Warga Palestina telah mengajukan dokumen perizinan, namun izin pembangunan di Area C hampir mustahil mereka dapatkan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pengusiran paksa yang lebih luas.
Selain pembongkaran rumah, serangan pemukim dan tentara Israel juga terus meningkat. Di Masafer Yatta, tentara Israel menangkap seorang warga Palestina setelah ia menjadi korban serangan pemukim. Sementara itu, sebuah kendaraan militer Israel dilaporkan mencoba menabrak dua pemuda Palestina di Beit Ummar.
Menurut Amnesty International, langkah Israel terkait penyitaan tanah, pembongkaran rumah, dan perluasan permukiman ilegal mempercepat pengusiran paksa terhadap warga Palestina. Langkah tersebut mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, sementara puluhan komunitas menghadapi ancaman penghilangan dari tanah yang telah mereka huni selama beberapa generasi.
