Palestina resmi meluncurkan Pusat Pemantauan Nasional (National Observatory) sebagai langkah strategis untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia (HAM).
Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menyatukan pengumpulan bukti kejahatan perang secara sistematis guna memperkuat proses gugatan hukum di pengadilan internasional.
Baca juga: “Hari Pengungsi Sedunia dan Penderitaan Pengungsi Palestina yang Tenggelam dalam Gejolak Timur Tengah”
“Musim Panas yang Dijaga Al-Quran — Catatan dari Markaz-Markaz Al-Quran di Kamp Pengungsian Lebanon dan Suriah”
Peluncuran lembaga pemantau ini telah Departemen HAM Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) gelar di Balai Kota Ramallah pada Rabu (29/7), dengan kehadiran Perdana Menteri Mohammad Mustafa, pejabat tinggi PLO, diplomasi asing, dan organisasi HAM.
Mewakili Presiden Mahmoud Abbas, Mustafa menegaskan bahwa lembaga ini akan menjaga kebenaran melalui dokumentasi yang profesional dan sesuai standar hukum. Menurutnya, Israel mungkin dapat menghancurkan bangunan, menyita tanah, atau berupaya menutupi kejahatan. Namun, upaya tersebut tidak akan menghapus fakta jika lembaga Palestina mendokumentasikannya secara sistematis.
Selain itu, Mustafa menilai dokumentasi yang akurat akan menjaga memori nasional Palestina. Karena itu, pusat pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas, melindungi bukti, dan mendukung penegakan hukum internasional terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi.








