Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, secara terbuka menyatakan bahwa warga Palestina pada akhirnya harus meninggalkan Jalur Gaza sebagai bagian dari solusi jangka panjang wilayah tersebut. “Pada akhirnya, tidak ada solusi nyata untuk Gaza tanpa migrasi,” ujar Katz di hadapan jurnalis Moran Azoulay dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh media Israel Ynet bekerja sama dengan Institut Demokrasi Israel.
“Saatnya akan tiba. Kapan itu akan tiba? Ketika sudah jelas bahwa Hamas tidak memenuhi komitmennya. Kemudian kita akan mendapat lampu hijau untuk bergerak maju secara militer, teritorial, dan di bidang lain, dan hal ini akan mendapatkan momentum,” kata Katz, merujuk pada pemindahan penduduk Palestina dari Gaza.
“Ngomong-ngomong, 80 persen ingin bermigrasi, itu selalu dicek dalam survei,” klaim Katz. Pada bulan Mei, media Israel melaporkan sebuah survei dari Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah (Cogat). Mereka menemukan bahwa “hampir 80 persen” warga Gaza yang disurvei mengatakan mereka tertarik untuk menerima informasi tentang mekanisme relokasi ke negara ketiga melalui penyeberangan Rafah dan Kerem Shalom (Karim Abu Salim). Cogat adalah unit dari kementerian pertahanan Katz sendiri.
Di sisi lain, pergeseran taktik diplomasi publik terlihat pada akhir Juni lalu ketika pemerintah Israel mengubah penamaan strategi pengusiran tersebut. Istilah kontroversial “migrasi sukarela” secara resmi dihilangkan dan diganti dengan sebutan “Rencana Kebebasan Bergerak”. Saluran berita Channel 13 melaporkan bahwa para pejabat keamanan tinggi Israel serta badan intelijen Mossad telah diinstruksikan untuk menghindari penggunaan frasa lama yang selama ini memicu kecaman luas dari komunitas internasional.
Meski demikian, laporan dari surat kabar Haaretz mengungkapkan bahwa upaya pemindahan ini menemui jalan buntu secara diplomatik. Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Shmuel Ben Ezra, telah mengadakan pertemuan mendesak untuk mendorong warga Palestina meninggalkan Gaza, namun para pejabat Mossad mengakui bahwa sejauh ini mereka gagal menemukan negara mana pun yang bersedia menerima pengungsi Palestina.
Sumber: MEE
