Sejak mulainya genosida Israel di Jalur Gaza pada Oktober 2023, kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat terus meningkat. Meski lebih dari dua tahun telah berlalu sejak Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional, PBB justru melaporkan peningkatan kekerasan pemukim di Tepi Barat.
PBB menyebut bahwa pemukim Israel seringkali melakukan kekerasan dengan perlindungan dari aparat keamanan seperti polisi dan pasukan militer Israel. Mereka juga tak segan-segan menyerang warga sipil dan komunitas Palestina. Para pemukim kerap menyerang keluarga Palestina, merusak serta menyita harta benda, dan membakar masjid. Selain itu, pembatasan pergerakan warga Palestina juga semakin ketat sehingga menghambat akses menuju layanan penting.
Tepi Barat kini berada di titik kritis menyusul eskalasi tajam kekerasan pemukim Israel dan masifnya pengusiran terhadap warga Palestina. Tanpa adanya ketegasan dari dunia internasional, bukan mustahil jika nantinya semakin banyak warga Palestina di Tepi Barat kehilangan rumah, harta benda, bahkan nyawa mereka akibat kekerasan pemukim yang membabi buta.
Kekerasan Kelompok Pemukim Merajalela, Renggut Nyawa Janin Tak Berdosa
Pada Juli 2026, Ruqayya Rabai sedang menanti kelahiran buah hatinya ketika kekerasan pemukim semakin meningkat di Tepi Barat. Ruqayya dan keluarganya yang harusnya bersuka cita menyambut hadirnya anggota keluarga baru, sama sekali tidak menyangka bahwa pemukim Israel akan merenggut nyawa janin yang dikandungnya. Alih-alih bahagia karena kelahiran bayinya, Ruqayya tenggelam dalam trauma akibat rasa takut dan kehilangan.
Insiden tragis tersebut bermula ketika sekelompok pemukim Israel menyerang kediaman keluarga Ruqayya dengan lemparan batu sebelum akhirnya membakar rumah tersebut. Aksi pembakaran ini juga meluas dan menghancurkan sejumlah rumah warga lainnya serta sebuah fasilitas ibadah di desa yang sama. Aktivis lokal, Osama Makhamra, mengungkapkan bahwa serangan tersebut memicu syok dan ketakutan luar biasa pada diri Ruqayya.
Meski sempat dilarikan untuk mendapatkan perawatan medis, kondisi kesehatan Ruqayya terus memburuk dalam kurun waktu dua hari pasca-serangan. Tim medis berhasil menyelamatkan nyawa Ruqayya, namun nyawa janin dalam kandungannya tidak dapat dipertahankan akibat trauma psikologis dan tekanan mental ekstrem yang ia alami selama penyerangan.
Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di Tepi Barat bukanlah kejadian baru. Namun, peningkatan kekerasan pemukim yang terjadi akhir-akhir ini patut menjadi perhatian. Data dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan bahwa antara 1 Januari 2025 dan 31 Juni 2026, terjadi 3.033 serangan pemukim Israel. PBB secara keseluruhan juga telah mencatat lebih dari 1.400 insiden kekerasan pemukim sepanjang tahun 2026 yang berdampak langsung pada 260 komunitas lokal.
Jika diakumulasikan sejak Oktober 2023, rangkaian serangan gabungan yang melibatkan militer dan pemukim Israel di Tepi Barat telah merenggut nyawa sedikitnya 1.181 warga Palestina, melukai sekitar 13.000 orang, serta mencatatkan hampir 24.000 penangkapan sewenang-wenang. Korban yang menjadi sasaran serangan pemukim Israel tidak pandang bulu, mulai dari anak-anak, perempuan, remaja, kepala keluarga, bahkan janin yang belum dilahirkan seperti kasus Ruqayya.
Lonjakan kekerasan yang terus menghantam warga sipil Palestina di Tepi Barat tidak terlepas dari peran berbagai jaringan pemukim ilegal yang beroperasi secara terstruktur. Kelompok-kelompok ekstremis ini memiliki agenda strategis yang sama, yakni memperkuat cengkeraman teritorial, memaksa penduduk Palestina meninggalkan tanah mereka, serta menggagalkan segala proses politik yang berpotensi mengekang ekspansi permukiman, yang secara tegas dinyatakan ilegal di bawah hukum internasional.
Kelompok-kelompok pemukim tersebut memiliki nama sendiri untuk masing-masing anggota mereka. Yang cukup terkenal adalah Hilltop Youth, jaringan yang sebagian besar terdiri dari pemuda Yahudi berusia antara 15 dan 20 tahun. Kelompok ini mengambil nama dari strategi mendirikan pos-pos permukiman di puncak bukit (Hilltop). Para anggota kelompok ini menganut ideologi keagamaan dan nasionalis garis keras yang mendukung kendali Yahudi atas Tepi Barat.
Ada pula Price Tag, jaringan rahasia kelompok pemukim sayap kanan yang muncul pada tahun 2008. Kelompok ini beroperasi berdasarkan keyakinan ekstrem bahwa setiap kebijakan pemerintah Israel yang membatasi permukiman—atau setiap perlawanan dari pihak Palestina—harus dibalas dengan aksi kekerasan massal terhadap warga Palestina dan harta benda mereka. Tujuannya adalah untuk menaikkan “harga” atau memberikan efek jera. Para anggotanya secara terbuka menganjurkan pengusiran hingga pembunuhan terhadap penduduk lokal.
Selain dua kelompok tersebut, masih terdapat jaringan-jaringan pemukim kolonial lain yang kerap melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Mereka menghancurkan rumah, membakar pohon-pohon zaitun, menyerang peternakan warga, serta menyebarkan ancaman dan ketakutan di masyarakat. Dengan semakin banyaknya kehadiran para pemukim yang melakukan kekerasan tanpa sanksi, Tepi Barat telah berubah menjadi wilayah teror bagi warga sipil Palestina, terutama perempuan dan anak-anak.
Tak Ada Sekolah, Tak Ada Rumah, Tak Ada Tempat yang Aman dari Serangan
Seorang siswi kelas enam SD, Sara, mengungkapkan kekecewaannya setelah kembali ke sekolah usai “libur” 40 hari akibat ketegangan regional. Setelah lama menanti untuk berjumpa dengan teman-temannya, Sara mendapati bahwa akses sekolahnya kembali ditutup akibat kekerasan yang meningkat. “Kami ingin belajar dan hidup seperti anak-anak lain di dunia,” katanya. Ia menambahkan bahwa mereka terpaksa melanjutkan pelajaran di jalan setelah pembubaran aksi protes.
Sara beserta puluhan siswa Palestina di Tepi Barat kemudian terpaksa mengikuti kegiatan belajar di luar ruangan setelah pemukim Israel menutup akses utama menuju sekolah mereka dengan pagar dan kawat berduri. Insiden tersebut terjadi di Desa Umm al-Khair, wilayah Masafer Yatta, Tepi Barat selatan. Foto-foto anak-anak Palestina yang membuka buku dan belajar di tanah terbuka kemudian menyebar di media sosial.
Warga menyebut penutupan jalan terjadi sejak pagi hari, sehingga menghalangi sekitar 55 siswa Palestina untuk mencapai sekolah. Sebagai respons, warga menggelar aksi duduk untuk menuntut pembukaan kembali akses tersebut. Namun, pasukan Israel membubarkan aksi itu dengan tembakan gas air mata yang turut mengenai anak-anak.
UNICEF memperingatkan bahwa telah terjadi peningkatan serangan terhadap anak Palestina di Tepi Barat, baik oleh pasukan Israel maupun pemukim bersenjata. Juru bicara UNICEF, James Elder, menyebut serangan terhadap anak Palestina meliputi penembakan, penikaman, pemukulan, hingga penyemprotan gas merica. UNICEF juga melaporkan peningkatan tajam angka penangkapan anak Palestina oleh militer Israel. Saat ini, sekitar 347 anak Palestina berada dalam tawanan militer Israel. Lebih dari separuh ditahan tanpa pengadilan melalui sistem penahanan administratif.
Serangan pasukan Israel dan pemukim kolonial ini jelas mengganggu pendidikan anak Palestina yang kehilangan rasa aman ketika berada di lingkungan sekolah. Israel secara sistematis telah meningkatkan penangkapan siswa, penghancuran sekolah, dan serangan terhadap lingkungan pendidikan. Lebih jauh lagi, Elder menggambarkan perjalanan menuju sekolah yang seharusnya menyenangkan telah berubah menjadi “perjalanan penuh ketakutan.”
Tak hanya menutup akses menuju lembaga pendidikan atau kesehatan, dalam beberapa tahun terakhir Israel juga telah mengintensifkan perebutan tanah Palestina untuk memperluas permukiman ilegal. Secara total, setidaknya 1.988 warga Palestina mengungsi di seluruh Tepi Barat dalam empat bulan pertama tahun 2026. Menurut data yang dikumpulkan oleh OCHA, angka tersebut sudah 20 persen lebih tinggi dibandingkan total angka tahun 2025 untuk keseluruhan tahun. Sejak Januari 2025, pengungsian terbesar warga Palestina akibat serangan pemukim terjadi di Ramallah (1.205), diikuti oleh Jericho (861) dan Tubas (619).
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung perluasan permukiman sejak pertama kali terpilih pada tahun 1996. Kebijakan ekspansif ini dinilai telah merusak secara sistematis kerangka Kesepakatan Oslo 1993, yang secara fundamental menggariskan pembekuan pembangunan permukiman serta komitmen terhadap solusi dua negara. Ambisi perampasan teritorial ini diperparah dengan persetujuan pemerintah Israel untuk memulai rencana pendaftaran tanah di Tepi Barat. Dengan adanya peraturan tersebut, Israel akan dapat menyita tanah dari warga Palestina yang tidak dapat membuktikan kepemilikannya, sebab izin pembangunan dan kepemilikan bangunan sangat sulit didapatkan oleh warga Palestina.
Saat ini, sekitar 10 persen dari populasi Yahudi Israel, yang berjumlah antara 600.000 hingga 750.000 orang, tinggal di sekitar 250 permukiman dan pos terdepan yang tersebar di seluruh Tepi Barat dan Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur) yang diduduki. Banyak dari permukiman ini terletak di dekat pusat-pusat populasi Palestina, yang seringkali menyebabkan peningkatan ketegangan dan pembatasan pergerakan bagi warga Palestina.
Ribuan Kasus Kekerasan Bukan Sekedar Angka, Melainkan Catatan Trauma
Di tengah meningkatnya kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, Analis militer senior Israel, Ron Ben-Yishai, menyatakan bahwa militer, kepolisian, dan badan keamanan dalam negeri Israel tidak lagi mampu menindak kelompok pemukim ekstrem. Menurutnya, kelompok tersebut kini bertindak seolah menjadi pihak yang menentukan situasi di wilayah pendudukan. Ia juga menilai militer Israel justru berperan melindungi tindakan para pemukim bersenjata.
Perlindungan militer Israel terhadap kekerasan pemukim di Tepi Barat merupakan salah satu faktor langgengnya pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Palestina. Sekitar 1.291 serangan pemukim tercatat pada tahun 2023, meningkat menjadi 1.449 pada tahun 2024, 1.835 pada tahun 2025, dan 761 dalam empat bulan pertama tahun 2026. Itu setara dengan rata-rata 190 serangan per bulan pada tahun 2026, naik dari 153 per bulan pada tahun 2025 – peningkatan sebesar 24 persen dalam tingkat bulanan.
Ribuan angka yang tertera dalam data tersebut bukan hanya statistik belaka. Di dalamnya ada anak-anak dan perempuan yang menderita trauma, ada keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta, ada petani dan peternak yang kehilangan sumber mata pencaharian, juga banyak orang yang tidak bisa lagi menyebut tanah kelahiran mereka sebagai “rumah” akibat pengusiran paksa.
Oleh sebab itu, kekerasan pemukim bukanlah pelanggaran yang ringan, sebab tindakan mereka telah dilindungi oleh sistem politik, hukum, serta militer yang mendukung kekerasan mereka. Maka dari itu, menutup mata dan menormalisasi kekerasan yang pemukim Israel lakukan terhadap warga Palestina bukanlah suatu kebijakan, melainkan bentuk pelarian dari tanggung jawab kita selaku warga dunia yang peduli akan penegakan hak asasi manusia.
Salsabila Safitri, S.Hum.
Penulis merupakan Relawan Departemen Penelitian dan Pengembangan Adara Relief International yang mengkaji tentang realita ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Palestina, khususnya tentang anak dan perempuan. Ia merupakan lulusan sarjana jurusan Sastra Arab, FIB UI dan saat ini sedang menempuh pendidikan magister di program studi linguistik, FIB UI.
Sumber:
https://www.aljazeera.com/news/2026/7/27/mapping-israeli-settler-violence-in-the-west-bank
https://www.aljazeera.com/news/2026/8/4/who-is-behind-settler-violence-in-the-occupied-west-bank
https://www.middleeastmonitor.com/20260811-un-officials-occupied-west-bank-at-breaking-point/
https://english.palinfo.com/news/2026/08/23/368798/
https://www.trtworld.com/article/decd33a41fce
https://www.ynetnews.com/opinions-analysis/article/sj8ge5eimx
