Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan Kesepakatan Oslo batal dan mengklaim Area A serta B Tepi Barat sebagai milik Israel.
Dalam sebuah konferensi, Smotrich juga mendesak pembubaran Otoritas Palestina. Ia menyebut Otoritas Palestina sebagai “entitas teroris” yang mendanai serangan dan memicu kekerasan.
Menurut Smotrich, Kesepakatan Oslo tidak lagi berlaku. Ia bahkan mengakui sikap tersebut berbeda dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Smotrich juga menentang perintah Netanyahu untuk mengevakuasi pos-pos permukiman yang berdiri di Area A dan B. “Area A dan B juga milik kami,” ujarnya.
Selain menolak Kesepakatan Oslo, Smotrich memperkirakan bahwa eskalasi militer berskala besar berpotensi pecah di wilayah pendudukan seiring dengan percepatan proyek perluasan permukiman dan pos-pos kolonial di Area C.
Baca juga: Ben Gvir Kembali Serbu Al-Aqsa Jelang Pemilu Israel
Ia membeberkan sejumlah langkah sistematis yang sedang dan akan terus ia genjot untuk memperkuat cengkeraman Israel, yang meliputi pembangunan jalan, penyitaan lahan, persetujuan ribuan unit rumah, serta perubahan administratif. Langkah-langkah tersebut, menurutnya, semakin memperkuat kendali Israel.
Berdasarkan ketentuan historis Kesepakatan Oslo II tahun 1995, wilayah Tepi Barat terbagi ke dalam tiga zona administratif: Area A yang berada di bawah kendali penuh otoritas sipil dan keamanan Palestina; Area B di bawah administrasi sipil Palestina namun di bawah kendali keamanan Israel; serta Area C yang mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat.
Pernyataan serampangan Smotrich ini membeberkan keretakan dan perbedaan pandangan yang tajam di dalam tubuh pemerintahan koalisi Israel sendiri. Di tengah sejarah panjang pendudukan ilegal sejak 1967, termasuk di Al-Quds bagian timur, sikap penolakan total terhadap kesepakatan damai ini diprediksi akan semakin menyulut gelombang ketegangan di wilayah Tepi Barat.
Sumber: TRT World
