Israel Targetkan Hind Rajab Foundation, Upaya Delegitimasi di Tengah Tuntutan Hukum Internasional

Hind Rajab Foundation (HRF), sebuah organisasi HAM internasional yang berbasis di Brussels, menuding pemerintah Israel meluncurkan kampanye terkoordinasi untuk melemahkan kerja mereka, termasuk dengan menargetkan pimpinan dan mengganggu upaya hukum yang sedang berjalan.

Dalam pernyataan resminya, lembaga tersebut mengungkap bahwa Israel baru saja merilis daftar sanksi yang mencantumkan 50 individu terkait dengan yayasan ini, termasuk Presiden HRF, Diab Abu Jahja, dua pendiri organisasi, dan tiga pengacara yang sebelumnya terlibat dalam berbagai kasus hukum.

Syekh Sabri Peringatkan Eskalasi Berbahaya di Al-Aqsa

Israel Diperintahkan Membebaskan Dua Aktivis Global Sumud Tanpa Syarat

Menurut HRF, tindakan ini merupakan bagian dari upaya Israel untuk menghalangi proses akuntabilitas atas laporan kejahatan perang terhadap warga Palestina yang dilakukan tentara dan pejabat Israel.

Yayasan itu memperingatkan bahwa Israel telah mengerahkan sumber daya keuangan dan kelembagaan yang besar untuk menggagalkan gugatan yang sedang disiapkan di berbagai pengadilan Eropa dan internasional. Mereka juga mendapat informasi terpercaya tentang kampanye disinformasi yang segera diluncurkan, yang bertujuan mendelegitimasi HRF dan memecah opini publik, khususnya di kalangan pendukung Palestina.

“Ini bukan tindakan acak,” tegas pernyataan tersebut. “Ini mencerminkan kekhawatiran Israel atas meningkatnya tekanan hukum terhadap tokoh-tokoh politik dan militer yang dinilai melakukan genosida di Gaza.”

Didirikan pada Februari 2024, Hind Rajab Foundation berfokus pada dokumentasi kejahatan Israel terhadap warga sipil Palestina dan mendorong akuntabilitas melalui jalur hukum internasional.

Nama organisasi ini diambil dari nama gadis Palestina berusia lima tahun yang dibunuh bersama enam anggota keluarganya pada 29 Januari 2024, saat kendaraan mereka diserang oleh militer Israel di dekat Gaza City.

Sejak berdiri, HRF telah menarik perhatian luas kalangan hukum dan organisasi HAM internasional atas pendekatan sistematisnya dalam mendokumentasikan pelanggaran dan menuntut keadilan.

Sumber: