Otoritas Israel kembali memicu kontroversi setelah menyetujui rencana pembangunan sekitar 450 unit rumah baru di kawasan Umm Lison, Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur). Proyek permukiman ilegal ini berlokasi di antara Jabal al-Mukabber dan Sur Baher. Proyek ini kemungkinan akan mengubah lanskap demografis serta tata ruang kawasan secara signifikan. Sejak pengajuan pertama pada 2022, rencana ini sempat mengalami penundaan. Namun, akhirnya Pemerintah Kota bergabung sebagai pengaju bersama, sehingga mempercepat proses persetujuan resmi.
Baca juga: “The Great Palestinian Revolt (1936 – 1939): Upaya Inggris dan Zionis untuk Mencegah Kemerdekaan Palestina”
Menurut laporan kelompok pemantau Israel, Ir Amim, proyek tersebut berupa bangunan bertingkat hingga 10 lantai. Keterlibatan perusahaan Topodia dalam proyek ini menjadi sorotan karena rekam jejak dewan direksinya, termasuk Kevin Burmeister dan mantan juru bicara organisasi pemukim Elad. Mereka sebelumnya aktif mendorong ekspansi permukiman di wilayah Palestina. Saat ini, kawasan Umm Lison hanya memiliki sekitar 800 rumah, sehingga penambahan 450 unit baru kemungkinan akan mengubah karakter lingkungan dan komposisi penduduk setempat secara drastis.
Ir Amim menilai proyek ini sebagai salah satu pembangunan permukiman terbesar yang Israel sisipkan di tengah lingkungan Palestina. Keterlibatan aktif Pemerintah Kota Yerusalem dalam rencana ini dipandang sebagai keputusan politik yang berisiko tinggi memicu ketegangan di kawasan tersebut. Pembangunan permukiman ilegal di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur) terus menjadi isu krusial yang mendapat kecaman luas karenamelanggar hak-hak penduduk lokal dan mengancam stabilitas di wilayah pendudukan.
