Operasi militer Israel di Kamp Pengungsi Qalandia terus berlanjut dengan pembongkaran sejumlah toko milik warga dan pengetatan pembatasan militer di wilayah utara Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur). Rangkaian tindakan represif ini memperburuk kehidupan warga sipil yang telah menghadapi penggerebekan, penangkapan, dan kekerasan selama dua hari berturut-turut.
Sejak Kamis (6/8) pagi, militer Israel memberlakukan jam malam di Kafr Aqab melalui pengeras suara. Selain itu, pasukan menutup seluruh persimpangan menuju Al-Quds, termasuk Jalan Al-Ma’had, serta memperketat penjagaan di kawasan tersebut.
Di tengah ketatnya penjagaan, buldoser militer mulai merobohkan sejumlah toko milik warga di sekitar Kamp Pengungsi Qalandia. Hal tersebut berlangsung tanpa adanya penjelasan resmi dari pihak militer Israel terkait alasan pembongkaran maupun pembatasan tersebut.
Selama operasi berlangsung, pasukan Israel secara brutal menggerebek rumah-rumah penduduk, menangkap sejumlah warga, dan mengubah beberapa kediaman sipil menjadi pos pengawasan militer. Ketua Komite Layanan Kamp Pengungsi Qalandia, Mohammad Aslan, melaporkan bahwa situasi di dalam kamp sangat memprihatinkan akibat tingginya tingkat kekerasan.
Menurut Aslan, sedikitnya tiga warga mengalami luka berat akibat pemukulan, termasuk seorang korban yang mengalami retak tengkorak. Selain itu, lebih dari 60 warga mengalami sesak napas setelah menghirup gas air mata yang Israel tembakkan selama operasi.
Serangan di Kamp Pengungsi Qalandia merupakan bagian dari eskalasi operasi militer luas di Tepi Barat yang terus meningkat sejak Oktober 2023. Berdasarkan data resmi pihak Palestina, sedikitnya 1.182 warga Palestina tewas, sekitar 13.000 lainnya mengalami luka-luka. Di samping itu, hampir 24.000 orang Israel tangkap dalam kurun waktu tersebut.
Selain menimbulkan korban jiwa, operasi militer juga terjadi bersamaan dengan pembongkaran rumah dan fasilitas umum. Israel juga melakukan pembakaran masjid, perusakan lahan pertanian, pembatasan akses petani, pengusiran warga, serta perluasan permukiman ilegal. Berbagai tindakan tersebut semakin memperdalam krisis kemanusiaan di wilayah pendudukan.
