Pengusiran paksa terus membayangi warga Gaza meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025. Banyak keluarga kehilangan rumah, tanah, dan sumber penghidupan akibat perluasan wilayah kontrol Israel yang dikenal sebagai “garis kuning”.
Jamal Abu Sukran, warga Gaza berusia 32 tahun, mengaku telah mengungsi sebanyak 25 kali sejak agresi dimulai pada Oktober 2023. Rumahnya di Shujaiya hancur akibat serangan udara. Ia berpindah dari satu kamp pengungsian ke kamp lainnya. Namun, pengusiran paksa terus berlanjut ketika Israel memperluas area kontrolnya hingga mencakup sekitar 70 persen wilayah Gaza.
Nabil Abu Armanah (68 tahun) mengalami nasib serupa. Setelah rumahnya di Rafah hancur, ia mendirikan tenda di atas puing rumahnya. Namun, tembakan dan pergerakan tank memaksanya pergi lagi. Kini, lahan miliknya masuk ke wilayah yang Israel kendalikan. Baginya, pengusiran paksa bukan sekadar kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan hubungan dengan tanah yang telah diwariskan turun-temurun.
Sementara itu, sejumlah pejabat Israel kembali menggaungkan gagasan “migrasi sukarela” bagi warga Gaza. Namun, banyak pengamat menilai istilah tersebut menutupi realitas pengusiran paksa. Sebab, warga menghadapi kehancuran rumah, fasilitas kesehatan, sekolah, dan layanan dasar lainnya.
Dampaknya juga terlihat pada infrastruktur. Sekitar 35 persen sumber air Kota Gaza hilang setelah masuk ke zona kontrol Israel. Selain itu, jaringan air dan sanitasi rusak parah. Akibatnya, tumpukan sampah dan krisis kesehatan semakin memburuk.
Menurut berbagai organisasi hak asasi manusia, pengusiran paksa tidak selalu bersamaan dengan ancaman langsung. Penghancuran rumah, pembatasan akses, dan penciptaan kondisi hidup yang tidak layak juga dapat mendorong warga meninggalkan wilayahnya.
Namun demikian, banyak warga Palestina tetap memilih bertahan. Di tengah agresi, blokade, dan pengungsian berulang, mereka menegaskan bahwa tanah mereka bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari identitas dan masa depan mereka.
Sumber: MEE, Mondoweiss
