Otoritas Israel merencanakan pembangunan 34 pos permukiman baru di Tepi Barat, terutama di wilayah utara dan sekitar al-Khalil (Hebron). Langkah ini merupakan eskalasi signifikan dalam perluasan permukiman ilegal.
Kepala Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman Palestina, Moayyad Shaaban, menyatakan rencana tersebut telah mendapat persetujuan secara diam-diam oleh kabinet Israel. Ia menilai langkah tersebut sebagai percepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam aktivitas permukiman.
Menurutnya, proyek ini bertujuan memecah wilayah Palestina dan mengisolasi komunitas-komunitas lokal. Ini merupakan bagian dari strategi aneksasi bertahap yang melanggar hukum internasional. Fokus utama berada di wilayah sekitar Jenin, termasuk pembangunan kembali permukiman di lokasi yang sebelumnya telah Israel kosongkan.
Di wilayah al-Khalil, Israel merencanakan untuk membangun sekitar 10 pos permukiman baru. Distribusi lokasi ini sengaja Israel rancang untuk mengaburkan batas geografis Palestina serta melemahkan kemungkinan terwujudnya solusi dua negara.
Rencana ini merupakan lanjutan dari langkah-langkah sebelumnya sepanjang 2025, termasuk ketetapan legalisasi untuk sejumlah permukiman dan persetujuan pembangunan puluhan pos baru. Tren tersebut menunjukkan pola ekspansi yang berkelanjutan dan semakin intensif.
Shaaban memperingatkan bahwa langkah ini terjadi dengan memanfaatkan situasi regional dan internasional yang teralihkan ke Perang AS-Israel dan Iran, sehingga memungkinkan percepatan proyek tanpa pengawasan atau akuntabilitas yang memadai.
Ia menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah konkret, tidak hanya sebatas kecaman, guna menghentikan ekspansi permukiman yang terus memperburuk situasi di wilayah Palestina.
Sumber: Palinfo
