Ekspansi Permukiman Israel di Tepi Barat Disertai Gelombang Penangkapan Warga Palestina

Pemerintah Israel kembali mengintensifkan ekspansi permukiman di Tepi Barat melalui alokasi dana sebesar 113 juta shekel atau sekitar 37 juta dolar AS yang ditujukan untuk pengembangan lebih dari 70 lokasi yang diklaim sebagai situs warisan Yahudi. 

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan kebijakan tersebut pada 4 Agustus 2026. Selain itu, pemerintah Israel terus memperluas permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Hingga kini, sekitar 104 permukiman dan 160 pos permukiman telah mengantongi persetujuan sejak akhir 2022. Berdasarkan data dari pihak Palestina, sekitar 750.000 pemukim kini tinggal di Tepi Barat, termasuk Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur).

Ekspansi teritorial ini berjalan beriringan dengan peningkatan eskalasi militer di lapangan. Perhimpunan Tawanan Palestina mencatat bahwa pasukan Israel telah menangkap 630 warga Palestina sepanjang Juli 2026, yang menyasar berbagai kalangan mulai dari perempuan, anak-anak, hingga mantan tawanan. Dengan penambahan ini, total warga Palestina yang Israel tangkap sejak mereka melancarkan agresi genosida di Gaza pada Oktober 2023, kini telah melampaui angka 25.000 orang.

Selain melakukan penangkapan, pasukan Israel menggelar penggerebekan malam, menghancurkan rumah, melakukan intimidasi, serta menyita harta milik warga. Menurut organisasi HAM Palestina, banyak penangkapan terjadi di desa-desa yang menjadi sasaran ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat. Serangan pemukim juga berlangsung dengan pengawalan militer Israel.

Masifnya ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat terus menuai kritik internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 menyatakan seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan tidak memiliki dasar hukum. Posisi ini turut dipertegas oleh Mahkamah Internasional (ICJ) yang pada 2024 menyatakan bahwa keberadaan pendudukan Israel melanggar hukum internasional. Hingga kini, ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat tetap menjadi salah satu isu utama yang memperburuk situasi kemanusiaan dan menghambat terciptanya perdamaian.

Sumber: MEMO