Pemerintah Israel setujui rencana untuk mengubah bekas kantor UNRWA di Sheikh Jarrah menjadi fasilitas militer Israel. Langkah ini memicu kecaman keras dari otoritas Palestina di Al-Quds (Yerusalem). Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Pemerintah Israel berencana membangun kantor Menteri Perang Israel, museum militer, dan pusat perekrutan tentara di kawasan tersebut. Selain itu, Israel mengalokasikan sekitar 36 dunam (3,6 hektar) lahan untuk proyek tersebut.
Pemerintah Al-Quds (Yerusalem) Palestina menyebut perubahan kantor UNRWA menjadi fasilitas militer sebagai eskalasi kolonial berbahaya. Mereka juga menilai langkah itu melanggar hak dan perlindungan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Oleh karena itu, otoritas Palestina mendesak Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, agar segera membawa Israel ke Mahkamah Internasional apabila rencana tersebut tidak dibatalkan.
Baca juga : “Israel Sita Properti Dekat Al-Aqsa“
Menurut pemerintah Palestina di Al-Quds, proyek ini merupakan bagian dari upaya Israel memperluas kontrol dan proses yahudisasi di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur). Selain itu, pembangunan museum militer Israel dianggap sebagai upaya memperkuat narasi pendudukan di wilayah Palestina.
Sebelumnya, otoritas Israel menghancurkan kompleks UNRWA di Sheikh Jarrah pada Januari lalu. Proses itu berlangsung di bawah pengawasan Menteri Israel, Itamar Ben-Gvir.
Warga Palestina khawatir proyek baru ini akan memperbesar kehadiran militer dan pemukim Israel di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur). Mereka juga menilai langkah tersebut semakin mengancam identitas Palestina di kota suci itu.
