Warga Palestina dan tiga organisasi HAM Israel mengajukan petisi ke Pengadilan Distrik Al-Quds untuk menghentikan tender pembangunan 1.234 unit permukiman ilegal Israel dalam proyek E1 di wilayah Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur) yang diduduki.
Ir Amim, Bimkom, dan Peace Now bersama warga Palestina telah mengajukan petisi tersebut. Mereka meminta pengadilan membekukan tender serta menghentikan langkah lanjutan proyek hingga ada keputusan hukum.
Baca juga: Al-Quds bagian Timur Memanas, Israel Tangkap Menteri Palestina
“Pandemi Disabilitas” Ciptakan Penderitaan Tak Berujung Bagi Perempuan dan Anak-Anak Gaza
Secara rancangan, Proyek E1 mencakup area seluas sekitar 2.960 hektare. Proyek ini Israel desain untuk menghubungkan permukiman ilegal Israel Ma’ale Adumim dengan kawasan Al-Quds bagian timur melalui pembangunan total sekitar 3.400 unit rumah baru.
Kekhawatiran utama adalah proyek ini akan memutus kesinambungan geografis Tepi Barat, dengan memisahkan Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur) dari wilayah Palestina lainnya, dan semakin menyulitkan terbentuknya negara Palestina yang berkelanjutan.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyerukan agar perusahaan tidak ikut dalam tender E1, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah negara, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Kanada, dan Norwegia, turut mengecam proyek tersebut dan meminta Israel membatalkannya.
