Pemetaan Tantangan dan Strategi Pengiriman Bantuan Kemanusiaan

ADARA—Direktur Utama Adara Relief International, Maryam Rachmayani, menghadiri undangan Cluster Penelitian Global South Solidarity, Development, and Transformation for Global Justice, Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI, pada 5 Agustus 2026.

Mengusung tema “Pemetaan Tantangan dan Strategi Pengiriman Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Warga Gaza, Palestina”, forum diskusi tersebut mempertemukan para relawan kemanusiaan lintas agama untuk mengkaji tantangan politik, keamanan, birokrasi, dan logistik yang memengaruhi penyaluran bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza.

Strategi pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia untuk warga Gaza, Palestina

Maryam menuturkan, “Dengan terbentuknya kolaborasi lintas pihak, terutama dengan adanya desakan dari pemerintah, bantuan lebih mudah masuk dan didistribusikan. Hal ini sudah dialami langsung oleh Adara pada beberapa momentum distribusi, salah satunya saat bekerja sama dengan FOZ dan JHCO–pemerintah Yordania.”

Tak hanya berfokus pada distribusi bantuan, Agung Nurwijoyo menuturkan bahwa saat ini masyarakat global perlu kembali memberikan perhatian kepada isu Palestina, mengingat adanya pengurangan poin dalam Board of Peace mengenai pelucutan senjata di Gaza. Hal ini menjadikan Gaza tanpa proteksi internal sama sekali.

Kaimuddin, Manajer Diplomasi dan Advokasi Kemanusiaan Human Initiative, menuturkan bahwa, “Tidak semua barang bantuan, termasuk kebutuhan dasar, lolos masuk ke dalam Gaza. Israel melakukan pemeriksaan ketat, termasuk terhadap peralatan medis, obat-obatan, dan lainnya karena dianggap berpotensi menimbulkan rekayasa bagi orang Gaza.”

Apakah ada advokasi di level global sehingga bantuan lebih mudah masuk?

Salah satu tekanan yang sukses diciptakan secara global adalah Global Sumud Flotilla. Namun, eskalasi sipil tidak dapat mencapai kesuksesan tanpa desakan dari pemerintah.

Gerakan BDS melalui Syauqi Hafiz menuturkan bahwa, “GSF sangat membantu menaikkan solidaritas untuk Palestina. Ia menimbulkan eskalasi. Yang perlu diantisipasi saat ini adalah, jika GSF terjadi lagi, pemerintah perlu melakukan gerakan antisipatif untuk melindungi para aktivis yang ikut dalam gerakan.” Ia melanjutkan, “Tanpa adanya eskalasi, kepedulian melalui gerakan boikot sulit naik.”

Herman berpendapat bahwa, “Tekanan jika hanya dari sipil atau NGO tidak akan optimal. Seharusnya gerakan ini dilaksanakan G to G. Tapi, negara mana yang saat ini kuat menekan? Kita lihat Spanyol lumayan vokal, tetapi ada serangan balik dari Israel dengan memanfaatkan warga Maroko.”

Maryam, yang juga merupakan Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), menutup penyampaiannya dengan harapan bahwa diskusi dan informasi yang telah dibahas bersama dapat sampai kepada Presiden Republik Indonesia. [mc]