Pemerintah Israel kembali mengumumkan rencana perluasan permukiman yang signifikan di Tepi Barat yang diduduki. Pengumuman ini menyusul kesepakatan bernilai 8,5 miliar shekel atau sekitar 2,3 miliar dolar AS. Proyek ambisius ini mencakup pembangunan 12.000 unit rumah baru serta pengembangan infrastruktur berskala besar guna memodernisasi kawasan permukiman yang ada.
Dilansir oleh Channel 14, langkah ini merupakan upaya strategis Israel untuk mempercepat pengembangan wilayah di Tepi Barat dan mengubah lanskap kawasan secara permanen. Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung dengan kehadiran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Di samping itu, hadir juga Direktur Otoritas Pertanahan Israel Yehuda Eliyahu, serta Kepala Dewan Regional Shomron Yossi Dagan.
Baca juga: “Israel Setujui Pembangunan 450 Unit Rumah di Permukiman Ilegal Al-Quds bagian Timur”
Data dari organisasi pemantau Peace Now menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 500.000 pemukim Israel yang mendiami Tepi Barat secara ilegal. Selain itu, sebanyak 250.000 pemukim lainnya mendiami wilayah Al-Quds bagian timur. Ekspansi terbaru ini memicu kekhawatiran karena akan semakin meningkatkan ketegangan di lapangan.
Di sisi lain, PBB kembali menegaskan bahwa pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Palestina adalah pelanggaran hukum internasional yang nyata. PBB juga memperingatkan bahwa langkah ini menjadi penghalang utama bagi terwujudnya solusi dua negara. Hingga saat ini, pihak Palestina tetap teguh pada pendiriannya bahwa Al-Quds bagian timur harus menjadi ibu kota negara masa depan mereka. Hal tersebut sesuai dengan berbagai resolusi internasional yang berlaku.
