Rencana pengusiran warga Gaza kembali pejabat keamanan Israel bahas dalam sebuah pertemuan khusus pada Selasa (22/6). Rencana pengusiran tersebut muncul meski berbagai upaya serupa sebelumnya gagal mendapat dukungan internasional.
Menurut laporan Haaretz, Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Shmuel Ben Ezra, menggelar rapat darurat bersama pejabat pertahanan. Mereka membahas langkah yang disebut sebagai “mendorong emigrasi sukarela” warga Palestina dari Jalur Gaza. Perwakilan militer Israel, Shin Bet, dan Mossad turut hadir dalam pertemuan itu.
Namun, perwakilan Mossad menyampaikan bahwa hingga kini mereka belum menemukan negara yang bersedia menerima warga Palestina dari Gaza. Sejumlah pejabat pertahanan mempertanyakan urgensi pembahasan tersebut dan menilai isu itu telah berulang kali dibicarakan tanpa hasil nyata.
Selain itu, seorang sumber keamanan mengatakan pembahasan terbaru mungkin berkaitan dengan dinamika politik yang lebih luas. Meski demikian, anggota Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset menilai rencana pengusiran warga Gaza tidak memiliki kelayakan politik maupun internasional. Ia menyoroti penolakan negara-negara Arab dan masyarakat internasional terhadap gagasan tersebut.
Sejak Oktober 2023, sejumlah tokoh politik Israel secara terbuka mendukung rencana pengusiran warga Gaza. Di antaranya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel Katz, Bezalel Smotrich, dan Itamar Ben Gvir. Bahkan, pada 2025, Katz membentuk direktorat khusus untuk menangani emigrasi warga Gaza.
Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Likud, Nissim Vaturi, menyerukan bahwa pengusiran warga Palestina tidak terbatas dari Gaza, tetapi juga dari Tepi Barat. Ia menyatakan bahwa seluruh warga Arab harus meninggalkan wilayah tersebut agar permukiman Yahudi dapat Israel perluas.
Pernyataan itu menambah daftar seruan kontroversial dari sejumlah politisi Israel. Karena itu, rencana pengusiran warga Gaza terus memicu kecaman dan kekhawatiran di tingkat internasional.
Sumber: MEE
