Menteri ekstremis Israel Itamar Ben-Gvir kembali mengeluarkan pernyataan provokatif. Ia menyerukan militer Israel untuk membunuh 30–40 warga Palestina di Gaza setiap malam.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah siniar (podcast) bersama Rom Braslavski, mantan tahanan Israel yang pernah berada di Gaza. Pernyataan itu kemudian beredar luas melalui media Palestina pada Ahad, 16 Agustus 2026.
Dalam wawancara tersebut, Ben-Gvir menyatakan bahwa warga Palestina di Gaza yang ia anggap tidak layak hidup harus Israel eliminasi, ia bahkan melontarkan retorika dehumanisasi terhadap warga Gaza.
Selain itu, Ben-Gvir menentang langkah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sempat mengurangi serangan militer selama gencatan senjata. Sebaliknya, ia mendesak agar perluasan operasi militer mencakup pembunuhan terarah yang tidak hanya menyasar individu yang ia anggap sebagai ancaman langsung.
Baca juga: “Pandemi Disabilitas” Ciptakan Penderitaan Tak Berujung Bagi Perempuan dan Anak-Anak Gaza
Meskipun Ben-Gvir tidak memiliki kewenangan langsung untuk memerintahkan serangan militer, ia duduk dalam kabinet keamanan Israel yang turut menentukan kebijakan perang dan isu-isu keamanan nasional.
Dalam siniar tersebut, Ben-Gvir secara terbuka mendukung hukuman mati bagi tawanan Palestina. Ia bahkan berjanji membantu Braslavski jika ingin mengeksekusi tawanan berdasarkan undang-undang hukuman mati terbaru.
Ben-Gvir juga menyerukan agar warga Palestina di Gaza meninggalkan wilayah tersebut secara permanen. Di samping itu, ia mendukung pembangunan permukiman Israel di Gaza, serta mengeklaim seluruh Gaza adalah milik Israel.
Pernyataan dan agenda politik ini memicu kecaman keras dari pengacara internasional. Mereka memperingatkan bahwa pemindahan penduduk secara paksa maupun sistematis dapat dikategorikan sebagai tindakan pembersihan etnis.
Kendati berulang kali menuai kecaman global dan sanksi internasional, berbagai tekanan diplomatik hingga kini belum mampu meredam retorika maupun kebijakan garis keras yang Ben-Gvir usung.
Sumber: Al Jazeera
