Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka memanfaatkan sanksi kepolisian terhadap rumah ibadah dan komunitas Arab sebagai komoditas politik menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober 2026.
Senin (19/10), Ben-Gvir secara terbuka membanggakan tindakan penggerebekan serta penjatuhan denda finansial terhadap sebuah masjid di kawasan Tel Sheva, Israel selatan (Palestina 1948), yang dipromosikan sebagai pencapaian ketertiban umum di bawah kepemimpinannya.
Penindakan berawal pada Minggu (18/10), ketika aparat kepolisian Israel—yang berada langsung di bawah kewenangan kementerian Ben-Gvir—menggerebek Masjid Al-Rahma di kawasan Abu Anza, Tel Sheva. Polisi kemudian menjatuhkan denda atas dugaan penggunaan pengeras suara dengan volume berlebihan.
Sehari kemudian, Ben-Gvir mengunggah foto masjid tersebut melalui Telegram. Ia menyatakan bahwa polisi telah mengukur tingkat kebisingan dan menjatuhkan denda atas suara yang dianggap “tidak dapat diterima”.
Ben-Gvir mengklaim bahwa langkah penertiban kebisingan masjid kini berlaku di seluruh Israel. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah sebelumnya mengabaikan persoalan tersebut selama puluhan tahun.
Baca juga: Peringatan Ancaman terhadap Al-Aqsa Akibat Rencana Serbuan Sabtu
Selain menyoroti denda masjid, Ben-Gvir turut mempromosikan pembongkaran rumah warga Arab dalam kampanyenya.
Pada Minggu (18/10), aliansi Joint Arab List mengumumkan pengajuan petisi mendesak kepada Ketua Komite Pemilihan Umum Israel. Petisi tersebut menargetkan Ben-Gvir, Partai Jewish Power/ Otzma Yehudit, kepolisian, dan otoritas penegakan hukum pertanahan Israel.
Aliansi itu menuntut penghentian penggunaan pembongkaran rumah dan pengusiran warga Arab sebagai materi kampanye. Mereka menyoroti video Ben-Gvir di kawasan At-Tur, Al-Quds bagian timur yang diduduki. Dalam video tersebut, ia tampil bersama buldoser dan polisi sambil membanggakan aktivitas pembongkaran bangunan.
Aliansi tersebut mengungkapkan bahwa otoritas keamanan mengaktifkan kembali kasus-kasus penggusuran lama yang telah mengendap selama lebih dari dua dekade, dengan jadwal eksekusi yang sengaja bertepatan dengan hari pemungutan suara.
Joint Arab List menuding Ben-Gvir dan jajaran pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja menciptakan atmosfer kekacauan guna menekan angka partisipasi politik (voter suppression) warga Arab yang mencakup sekitar 20 persen dari total populasi Israel. Aliansi tersebut mendesak Komite Pemilu untuk melarang penggunaan fasilitas dan alat negara demi kepentingan kampanye diskriminatif tersebut. Mereka juga menyerukan mobilisasi pemilih Arab untuk hadir secara masif di TPS pada pemilu 27 Oktober mendatang.
Sumber: MEMO
