Peneliti urusan Al-Quds, Ziad Ibhais, memperingatkan meningkatnya ancaman terhadap status quo historis Masjid Al-Aqsa. Peringatan ini muncul seiring gencar-gencarnya kelompok Temple Mount mendesak otoritas Israel agar membuka akses bagi pemukim. Tujuannya adalah untuk menyerbu kompleks suci umat Islam tersebut setiap hari Sabtu.
Asaf Fried, juru bicara Union of Temple Mount Organizations sekaligus ketua komite tuntutan akses Sabtu, mengonfirmasi bahwa Kejaksaan Agung Israel kembali meminta perpanjangan waktu 30 hari kepada Mahkamah Agung untuk menanggapi petisi pemukim.
Ibhais menilai bahwa penundaan tanggapan pemerintah yang telah terjadi dua kali ini menimbulkan kekhawatiran bahwa otoritas Israel tengah mempertimbangkan usulan tersebut. Hal ini berbeda dengan sikap tegas penolakan demi alasan keamanan seperti pada kasus ritual kurban tahun 2012.
Menteri Kehakiman sekaligus Wakil Perdana Menteri Israel, Yariv Levin, sebelumnya mengisyaratkan dukungan terhadap usulan tersebut. Ia menyampaikan pernyataan itu dalam perayaan Hanukkah di luar Gerbang Mughrabi pada 21 Desember 2025.
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka berjanji mengizinkan pemukim Israel memasuki kompleks Al-Aqsa setiap Sabtu. Ia menyampaikan janji tersebut saat memasuki kompleks masjid pada 31 Agustus 2026.
Ibhais menyoroti bahwa kelompok Temple Mount memanfaatkan proses peradilan untuk membangun tekanan publik. Keterlibatan Mahkamah Agung Israel, yang menangani perkara Al-Aqsa sejak 1993 dengan frekuensi yang terus meningkat, berisiko meruntuhkan kerangka hukum dan status quo yang berlaku.
Ia memperingatkan bahwa jika disetujui, hari Sabtu akan dikonstruksi menjadi agenda keagamaan rutin mingguan bagi pemukim di Al-Aqsa. Guna mengantisipasi ancaman tersebut, Ibhais menyerukan penguatan kehadiran jemaah umat Islam (Murabitun) di kompleks Masjid Al-Aqsa, terutama pada Sabtu pagi, demi mempertahankan keberadaan situs suci tersebut secara konsisten.
Sumber: Palinfo
