The Great Palestinian Revolt (1936 – 1939): Upaya Inggris dan Zionis untuk Mencegah Kemerdekaan Palestina

Selama tahun-tahun krusial sejak 1917 hingga 1939, Palestina yang berada di bawah Mandat Inggris menyaksikan imigrasi Yahudi yang berlangsung dengan cepat. Orang-orang Yahudi mendirikan permukiman di Palestina, terutama di wilayah-wilayah strategis. Selama tahun 1930-an, ekonomi Yahudi di Palestina bahkan melampaui sektor Arab untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, di bawah Mandat Inggris, kondisi ekonomi, demografis, dan militer di Palestina hanya menguntungkan komunitas Yahudi. Sementara itu, warga Palestina kini melihat diri mereka berubah menjadi orang asing di tanah mereka sendiri. Tanah tempat mereka dilahirkan kini diambil alih oleh orang-orang dari negara asing, meninggalkan warga Palestina yang merasa semakin jauh dari janji kemerdekaan dan pemerintahan yang mandiri.

Pada 1930-an, Palestina mengalami masa gangguan ekonomi yang intens. Warga Palestina di pedesaan sangat terpukul oleh utang dan penggusuran–tekanan tersebut semakin parah akibat adanya kebijakan Inggris dan Zionis mengenai pembelian tanah yang hanya menguntungkan orang-orang Yahudi. Sementara itu, meningkatnya antisemitisme di Eropa telah menyebabkan peningkatan imigrasi Yahudi, baik legal maupun ilegal, ke Palestina. 

Rangkaian kondisi yang mempersulit kehidupan warga Palestina tersebut telah menimbulkan pergolakan berkala. Misalnya Revolusi al-Buraq pada 1929 hingga demonstrasi di berbagai kota pada tahun 1933 yang menentang Mandat Inggris di Palestina. Pada Oktober 1935, penemuan pengiriman senjata di pelabuhan Yaffa yang tertuju untuk Haganah, organisasi paramiliter Yahudi, memicu kekhawatiran warga Palestina. Mereka beranggapan bahwa gerakan Zionis sedang memasukkan sumber daya manusia dan militer untuk proyek pembangunan negara Yahudi di bawah pengawasan Inggris.  

Di samping itu, pada 20 November 1935, Syekh Izzuddin al-Qassam, seorang tokoh penentang kolonialisme, terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Inggris. Pemakaman al-Qassam di Haifa memicu luapan kemarahan publik yang besar. Dengan demikian, ketidakpuasan warga Palestina terhadap pemerintahan Inggris serta gabungan dari kondisi-kondisi yang memicu kemarahan mereka telah menjadi latar belakang pemberontakan besar pada 1936. Pemberontakan ini kemudian dikenal dengan sebutan The Great Palestinian Revolt yang terbagi menjadi tiga fase dalam tiga tahun.

Baca juga : “Nakba: Malapetaka yang Ditanggung Bangsa Palestina (Bagian II: The Great Palestinian Revolt 1936—1939)”

Fase Pertama (1936–1937)

Pada pertengahan April 1936, pendukung al-Qassam menyerang konvoi truk antara Nablus dan Tulkarm, menewaskan dua pengemudi Yahudi. Keesokan harinya, dua pekerja Palestina terbunuh di dekat area Petah Tikva. Beberapa hari kemudian, terjadi kerusuhan mematikan terjadi di Tel Aviv dan Yaffa.

Di Nablus, dibentuklah sebuah Komite Nasional Arab yang menyerukan aksi mogok nasional pada 19 April. Komite Nasional di kota-kota lain juga menggemakan seruan untuk mendukung aksi tersebut. Pada 25 April, Komite Tinggi Arab (AHC) dibentuk di bawah pimpinan Haji Amin al-Husseini yang kemudian mengoordinasikan dan mendukung pemogokan umum nasional pada 8 Mei 1936. 

Pemogokan umum tersebut kemudian meluas dan menghentikan aktivitas komersial dan ekonomi Palestina. Palestina menuntut pembentukan pemerintahan Palestina melalui pemilu parlemen, menghentikan imigrasi Yahudi, dan mencegah penjualan tanah kepada Yahudi. Pemogokan ini berlangsung selama 178 hari (sekitar enam bulan), menjadikannya sebagai pemogokan terlama dalam sejarah Palestina. Bersamaan dengan itu, perlawanan terhadap Inggris dan zionis terjadi di seluruh Palestina.. 

Inggris menggunakan berbagai taktik untuk mematahkan aksi mogok dan meredam pemberontakan penduduk Palestina. Barisan polisi Inggris dan Yahudi bertambah banyak dan warga Palestina menjadi sasaran penggeledahan rumah, penggerebekan malam, pemukulan, pemenjaraan, penyiksaan, dan deportasi. Sebagian besar wilayah Kota Tua Yaffa dihancurkan dan Inggris meminta lebih banyak bantuan militer. 

Pemerintah Inggris kemudian mengirimkan komisi penyelidikan di bawah pimpinan Lord Peel untuk menyelidiki akar penyebab pemberontakan. Pada Oktober 1936, AHC menghentikan pemogokan dan setuju untuk hadir di hadapan Komisi Peel. 

Selama enam bulan serangan, lebih dari 190 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 800 terluka. Periode perlawanan terus berlangsung meski intensitasnya sempat menurun. Akan tetapi, pada Juli 1937, bersamaan dengan terbitnya laporan dari Komisi Peel, ketegangan kembali meningkat dan memicu perdebatan sengit.

Komisi Peel merekomendasikan pembagian Palestina dengan menarik perbatasan negara Yahudi di sepertiga Palestina dan negara Arab di dua pertiga sisanya untuk digabungkan dengan Trans-Yordania. Sementara itu, koridor tanah dari Al-Quds (Yerusalem) ke Yaffa akan tetap berada di bawah Mandat Inggris. Komisi tersebut juga merekomendasikan pemindahan–atau lebih tepatnya pengusiran–lebih dari dua ratus ribu warga Palestina dari tanah yang dialokasikan untuk negara Yahudi yang baru. 

Rekomendasi Komisi Peel ini mengobarkan kembali perlawanan hingga terjadi pembunuhan terhadap komisaris distrik Inggris untuk daerah Al-Jalil (Galilea), Kapten Lewis Andrews, pada Oktober 1937. Pihak Inggris mengambil tindak keras dengan membubarkan Dewan Tertinggi Muslim, Komite Tinggi Arab (AHC), dan Komite Nasional, serta mendeportasi hampir seluruh kepemimpinan nasionalis Palestina, termasuk walikota Al-Quds (Yerusalem), Dr. Husayn al-Khalidi.

Tepat sebelum penangkapan dan pengasingannya, Husayn al-Khalidi, salah satu tokoh yang bertugas di AHC dan sebagai Walikota Al-Quds selama tiga tahun sebelum ia dicopot oleh Inggris, bertemu dengan Mayor Jenderal Sir John Dill, perwira yang memimpin pasukan Inggris di Palestina. Dalam memoarnya, beliau mengatakan kepada jenderal itu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kekerasan adalah dengan memenuhi beberapa tuntutan Palestina, khususnya menghentikan imigrasi Yahudi.

Namun, tuntutan tersebut tidak membuahkan hasil. Al-Khalidi tetap diasingkan ke pulau Seychelles, lokasi terpencil di Samudra Hindia yang sering Inggris gunakan untuk mengasingkan lawan-lawan politik. Mereka memenjarakan tokoh-tokoh Palestina dengan penjagaan ketat selama enam belas bulan, tanpa pengunjung dan kontak luar. Pada Oktober 1937, Haji Amin al-Husseini dan para pemimpin Palestina yang menghindari penangkapan, pergi ke Lebanon untuk memimpin dari sana. 

Sementara itu, zionis sangat puas dengan isi dari Komisi Peel karena mengarah pada pembentukan negara Yahudi. Reaksi zionis jelas bertolak belakang dengan penduduk Palestina yang kecewa dengan penolakan terhadap tuntutan mereka. Hal ini kemudian melahirkan perlawanan bersenjata fase kedua dalam The Great Palestinian Revolt.

Fase Kedua (1937–1938)

Pada fase kedua ini, sebagian besar wilayah pedalaman Palestina yang berbukit, termasuk Kota Tua Al-Quds (Yerusalem) sepenuhnya berada di bawah kendali Palestina. Barisan perlawanan mendirikan berbagai lembaga, yang paling signifikan adalah pengadilan dan layanan pos, untuk menggantikan struktur Mandat Inggris yang ingin mereka akhiri. 

Menanggapi hal tersebut, Inggris memberlakukan tindakan yang lebih keras untuk mencoba memadamkan perlawanan. Mereka melarang AHC dan semua partai politik Palestina, menangkap para pemimpin politik dan masyarakat, serta mengasingkan sejumlah tokoh publik terkemuka.

Inggris mengerahkan tank, pesawat terbang, dan artileri berat di seluruh Palestina, serta memberlakukan hukuman kolektif. Mereka mengasingkan ribuan warga Palestina ke “kamp penahanan”, menghancurkan tempat tinggal, menutup sekolah-sekolah, memberlakukan denda terhadap desa-desa secara kolektif, dan memaksa mereka untuk menampung pasukan dan polisi Inggris. 

Inggris kemudian membuat kamp konsentrasi di Palestina dan menempatkan ribuan warga Palestina di kamp konsentrasi tersebut serta membunuh 1000 orang Palestina yang berada di kamp. Bersamaan dengan pelucutan senjata Palestina, Inggris mempersenjatai dan melengkapi pasukan paramiliter Yahudi untuk bertindak sebagai milisi pelindung bagi permukiman Yahudi.

Lembaga-lembaga militer zionis memanfaatkan situasi tersebut untuk membangun kapasitas mereka dengan dukungan Inggris. Pada awal 1939, pemerintah Inggris memberikan subsidi, seragam, dan mempersenjatai anggota Kepolisian Pemukiman Yahudi (sekitar 14.000 orang). Anggota tersebut kemudian menggunakan fasilitas dari Inggris untuk melancarkan operasi militer ke desa-desa Palestina.

Perang berdarah yang dilancarkan terhadap mayoritas penduduk Palestina telah menyebabkan 14 hingga 17 persen dari populasi pria dewasa Arab terbunuh, terluka, dipenjara, atau diasingkan.

Fase Ketiga (1938–1939)

Perlawanan rakyat Palestina mencapai titik kulminasi pada musim panas 1938 dengan keberhasilan mereka menguasai desa-desa Palestina dan melindungi beberapa kota meskipun dalam jangka waktu terbatas. Namun, zionis terus menekan Inggris untuk bersikap lebih agresif. 

Inggris kemudian mengirimkan bala bantuan militer pimpinan Field Marshal John Greer Dill, Bernard Law Montgomery, dan lainnya, yang bertugas menduduki kembali desa demi desa Palestina dengan menggunakan kemampuan militer destruktif. Pada saat itu, banyak pemimpin perlawanan Palestina yang gugur, di antaranya adalah Farhan al-Sa’di dan Abdulrahim al-Haj Muhammad.

Pada Januari 1938, Inggris menunjuk komisi penyelidikan lain di bawah pimpinan Sir John Woodhead. Tujuannya tak lain adalah untuk memeriksa aspek teknis pelaksanaan pemisahan wilayah. Pada November 1938, laporan Woodhead menyimpulkan bahwa pemisahan wilayah tidak praktis, menandai kemunduran Inggris dari rekomendasi Peel. Namun, pada saat yang sama, Inggris melancarkan serangan besar-besaran.

Pada 1938, sebuah organisasi paramiliter zionis bawah tanah yang disebut ‘Irgun’ mulai meningkatkan jumlah serangan terhadap sasaran-sasaran Arab. Pada Juli 1938, kelompok Irgun melakukan suksesi pengeboman di wilayah sipil di Haifa dan Al-Quds (Yerusalem) sehingga menyebabkan 68 warga Palestina terbunuh dan banyak yang terluka. 

Pada 1939, Inggris membunuh lebih banyak warga Palestina, mengeksekusi lebih banyak orang (dengan cara digantung), dan menahan warga hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun 1938. Kebrutalan tersebut memberikan tekanan yang sangat besar terhadap penduduk Palestina.

Pada Mei 1939, pemerintah Inggris menerbitkan sebuah dokumen baru (Buku Putih) yang mengusulkan hal-hal berikut: kewajiban Inggris terhadap tanah air nasional Yahudi dipenuhi secara substansial; imigrasi massal Yahudi tanpa batas waktu ke Palestina dan akuisisi lahan di Palestina akan bertentangan dengan kewajiban Inggris terhadap Palestina; dalam lima tahun ke depan, tidak lebih dari 75.000 orang Yahudi akan mendapat izin masuk ke negara itu, setelah itu imigrasi Yahudi akan tunduk pada “persetujuan Arab”; pengalihan lahan akan mendapat izin di daerah-daerah tertentu, tetapi dibatasi dan dilarang di daerah lain, untuk melindungi warga Palestina dari kehilangan tanah; dan negara kesatuan yang merdeka akan didirikan setelah sepuluh tahun, dengan syarat hubungan Palestina-Yahudi yang baik. 

Upaya militer dan politik yang Inggris lakukan telah membuat perlawanan Palestina mencapai titik akhir pada musim panas tahun 1939. Tiga tahun perlawanan di bawah hukuman kolektif dan pelucutan senjata telah menguras energi Palestina. Dalam jangka waktu itu pula, tokoh-tokoh serta masyarakat Palestina diasingkan, dibunuh, dipenjara, dan dicerai-beraikan. Kondisi ini meninggalkan penduduk Palestina dalam kemiskinan dan ketiadaan pemimpin karena tidak ada lagi institusi yang tersisa. Perjuangan penduduk Palestina pada periode ini menyebabkan 5.000 warga Palestina terbunuh dan hampir 15.000 terluka. 

Segala peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 1936-1939 telah membuat Palestina menderita kerugian yang sangat besar. Sementara itu, keberadaan Zionis di Palestina justru semakin berkembang. Inggris memberikan izin kepada Zionis untuk mengoperasikan formasi militer secara terbuka, membuat unit-unit bersenjata Yahudi terus berkembang, di samping investasi modal dan sejumlah propaganda yang membuat penduduk Palestina semakin terpuruk. Langkah-langkah yang Zionis lakukan sepanjang periode ini tak lain merupakan ‘jalur’ yang telah mereka siapkan untuk melancarkan pengusiran besar-besaran pada tahun 1948. Dengan kekuatan dan mereka yakini telah mereka raih, Nakba yang terjadi pada tahun 1948 merupakan salah satu rencana yang mereka siapkan sejak lama untuk mendirikan negara Yahudi dan merusak kemungkinan Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan mendapatkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Salsabila Safitri, S.Hum.

Penulis merupakan Relawan Departemen Penelitian dan Pengembangan Adara Relief International yang mengkaji tentang realita ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Palestina, khususnya tentang anak dan perempuan. Ia merupakan lulusan sarjana jurusan Sastra Arab, FIB UI dan saat ini sedang menempuh pendidikan magister di program studi linguistik, FIB UI.

Sumber:

Khalidi, R. (2021). The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017. Henry Holt and Company.

Saleh, Mohsen M. (2002). Al-Qhadiyah al-Filisthiniyah. Lebanon: Markaz al-Zaytouna liddirasat wal Istisyarat.

https://www.palquest.org/en/highlight/158/great-palestinian-rebellion-1936-1939 

https://www.palquest.org/en/biography/9837/izzeddin-al-qassam