Komite Gaza menghadapi tekanan politik baru setelah Hamas membubarkan pemerintahan sipilnya. Komite Gaza diproyeksikan mengambil alih administrasi Gaza. Namun, masa depan Komite Gaza kini memicu perdebatan.
Hamas menyatakan pembubaran pemerintahannya bertujuan mempercepat pelaksanaan gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Hamas juga menyerahkan pengelolaan sipil kepada Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG). Namun, Hamas tidak membahas pelucutan senjata, yang tetap menjadi syarat utama Israel.
Baca juga: “The Great Palestinian Revolt (1936 – 1939): Upaya Inggris dan Zionis untuk Mencegah Kemerdekaan Palestina”
“71 Tahun Setelah KAA: Masih Relevankah Sikap Indonesia terhadap Palestina?”
Analis politik Wissam Afifa mengungkapkan adanya tekanan agar Komite Gaza hanya mengelola sebagian wilayah melalui skema “Plan B”. Rencana itu mencakup administrasi sipil terbatas di Rafah dan sebagian Tel Al-Sultan. Akan tetapi, sejumlah anggota NCAG menolak perubahan tersebut karena ingin mempertahankan mandat mengelola seluruh Jalur Gaza.
Sementara itu, beberapa pihak internasional mempertimbangkan mengganti anggota komite yang menolak rencana tersebut. Selain itu, mereka menyiapkan proyek pembersihan puing di Rafah sebagai tahap awal rekonstruksi.
Di lain pihak, Mesir belum menyetujui skema tersebut. Sebaliknya, Mesir tetap mendorong kesepakatan menyeluruh agar seluruh tahapan gencatan senjata dapat berjalan. Perdebatan mengenai Komite Gaza kini bukan sekadar soal administrasi, tetapi juga menyangkut arah politik dan masa depan pemerintahan Gaza.
Sumber: Palinfo, Mondoweiss
