Otoritas Gaza Bantah Klaim AS soal Lonjakan Bantuan

Otoritas de facto di Gaza mengecam pernyataan Wakil Presiden AS JD Vance yang menyebut bahwa bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza saat ini berada pada tingkat tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pernyataan tersebut menurut mereka “tidak akurat dan menyesatkan,” serta bertentangan dengan data lapangan.

Komentar itu Vance sampaikan dalam acara Turning Point USA. Saat itu, ia mengklaim peningkatan bantuan terjadi karena keseriusan pemerintah AS dalam menangani situasi Gaza. Namun, Kantor Media Pemerintah Gaza menegaskan bahwa klaim tersebut tidak mencerminkan realitas di lapangan.

Menurut data resmi, sejak gencatan senjata Oktober lalu, rata-rata hanya sekitar 227 truk bantuan yang masuk ke Gaza per hari. Dengan kata lain, hanya sekitar 37 persen dari target 600 truk harian berdasarkan kesepakatan. Bahkan pada 9 April, hanya 207 truk yang mendapat izin masuk. Dari jumlah tersebut, hanya kurang dari setengahnya yang membawa bantuan kemanusiaan.

Sebelum perang, antara 2021 hingga 2023, sekitar 400 truk per hari memasuki Gaza. Namun sejak blokade diperketat, jumlah tersebut menurun drastis. Dalam beberapa bulan, total truk yang masuk bahkan hanya sekitar 600 unit, atau rata-rata hanya 20 truk per hari.

Penurunan ini terjadi di tengah blokade ketat yang diberlakukan Israel, termasuk pembatasan masuknya makanan, bahan bakar, dan pasokan medis. Pernyataan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang menyebut “tidak akan ada listrik, makanan, atau bahan bakar” semakin mempertegas arah blokade tersebut.

Organisasi kemanusiaan seperti Doctors Without Borders juga memperingatkan bahwa pembatasan bantuan terus berlanjut dan berkontribusi pada kematian yang sebenarnya dapat dicegah.

Di lapangan, warga Gaza melaporkan kelangkaan bahan pangan. Harga sayuran melonjak, sementara telur, daging, dan ayam hampir tidak tersedia. Sejumlah warga bahkan menyatakan kekhawatiran bahwa wilayah tersebut kembali berada di ambang kelaparan.

Otoritas Gaza menegaskan bahwa distorsi fakta tidak akan mengubah kenyataan krisis kemanusiaan yang terus memburuk, serta tidak menghapus tanggung jawab hukum dan moral pihak-pihak terkait.

Sumber: MEE