Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, terlihat bersukacita atas pengesahan rancangan undang-undang kontroversial yang memungkinkan hukuman mati bagi tawanan Palestina. Menteri sayap kanan, yang sebagian besar mendukung undang-undang tersebut, terlihat merayakan persetujuannya dengan minum dan menyajikan alkohol kepada anggota parlemen Israel.
Knesset menyetujui RUU tersebut dalam pembacaan terakhirnya pada Senin (30/03) dengan suara 62-48 mendukung. Pengesahan tetap terjadi meskipun ada permohonan internasional untuk “membatalkan” keputusan tersebut.
“Ini adalah hari keadilan bagi para korban dan hari pencegahan bagi musuh-musuh kita. Tidak ada lagi pintu berbalik bagi teroris, tetapi mereka harus menghadapi keputusan yang jelas. Siapa pun yang memilih terorisme berarti memilih kematian,” kata Ben Gvir. Ia mengenakan pin berbentuk tali gantungan emas yang melambangkan seruan hukuman mati terhadap tawanan Palestina.
Anggota Knesset Limor Son Har-Melech, yang memelopori RUU tersebut, menyebut peristiwa itu sebagai hari ketika Israel “memilih kehidupan”. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah contoh dari “moralitas Yahudi sejati”.
Baca juga : “Israel Sahkan RUU Hukuman Mati untuk Tawanan Palestina“
Undang-undang tersebut menuai kritik karena diskriminatif dan melanggar hak untuk hidup Dalam hal ini, warga Palestina yang Israel anggap melakukan terorisme akan menghadapi hukuman mati, sementara orang Israel hanya akan menerima hukuman penjara untuk kejahatan serupa.
Kerangka umum hukum tersebut menetapkan bahwa siapa pun “yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain dengan maksud untuk mencelakai warga negara atau penduduk Israel, dengan maksud untuk mengakhiri keberadaan negara Israel, akan mendapat hukuman mati atau penjara seumur hidup”.
Kelompok hak asasi manusia dan pakar hukum dengan tegas menentang RUU tersebut. Mereka mencatat penangkapan besar-besaran warga Palestina oleh Israel atas tuduhan “terorisme” yang luas dan peningkatan laporan penyiksaan dan kematian dalam tahanan sejak awal genosida di Gaza.
Putusan tersebut menuai kecaman luas. Faksi-faksi Palestina, para ahli, LSM, dan pemerintah internasional mengecam RUU tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Fakta bahwa Knesset mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan warga Palestina di wilayah pendudukan adalah ilegal menurut hukum internasional. Suatu kekuatan pendudukan pada umumnya tidak dapat menerapkan hukum domestiknya ke wilayah yang diduduki.
Kelompok-kelompok tawanan Palestina terkemuka juga telah menerbitkan pernyataan bersama yang menggambarkan Knesset sebagai “lembaga teroris dan badan yang melegitimasi genosida”.
“Sementara dunia sibuk dengan perang yang sedang berlangsung, Israel melanjutkan pemberlakuan undang-undang rasis. Hal ini menimbulkan salah satu ancaman paling serius terhadap nasib tawanan Palestina. Ini merupakan pelanggaran terang-terangan dan berat terhadap hukum internasional,” kata kelompok-kelompok tersebut.
“Pada saat yang sangat berbahaya ini, rakyat kami terus-menerus menjadi sasaran sistematis. Kami tegaskan bahwa rezim pendudukan telah mencapai tingkat kebrutalan yang sulit digambarkan dan dipahami oleh sistem hak asasi manusia internasional.”
“Sistem ini telah membuktikan ketidakmampuannya untuk memberikan tekanan efektif apa pun guna menghentikan genosida dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di mana pun.”
Sumber: MEE
