Mempersoalkan Tentang Palestina

Serangan roket-roket Israel ke Jalur Gaza memang telah usai, namun sayangnya persoalan kemanusiaan yang mendera mereka belum usai. Ada korban-korban luka yang masih harus dirawat, anak-anak yatim yang harus dipikirkan masa depannya, belum lagi menyoal lebih dari 120.000 orang yang kehilangan tempat bernaung akibat luluh lantaknya rumah mereka. Kita patut berbangga, hampir seluruh masyarakat Indonesia berduyun-duyun mengulurkan tangan mengirimkan bantuan. Pun pemerintah, pidato heroik enam menit Menlu RI Retno Marsudi membuktikan bahwa Indonesia punya peran besar untuk tercapainya perdamaian dunia.

Tetapi sayang, beberapa hari ini bangsa kita pun digaduhkan oleh polemik perihal bantuan ke Palestina. Pertanyaan dan penyataan  terkait apakah kita  harus ikut membantu Palestina, mengapa ikut terlibat konflik, ke mana larinya bantuan, hingga mempertanyakan apakah bantuan benar-benar sampai ke Palestina kembali menjadi perbincangan. Rasanya melelahkan, di saat seharusnya kita fokus untuk mengurus isu kemanusiaan yang genting, tetapi kita harus mengurus ‘ribut-ribut’ soal Palestina.

Sebagai seseorang yang menghayati ideologi Pancasila, tentulah kita paham bahwa ideologi negara ini menuntut kita dalam sila ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan nilai-nilai keadilan di dalamnya. Maka yang hari ini dan hari-hari kemarin yang terjadi di Palestina, adalah persoalan yang telah melewati batas-batas kemanusiaan, yang tidak memanusiakan manusia. Sehingga mengabaikan dan menafikan persoalan Palestina berarti pula menafikan nilai kemanusiaan.

Demikian pula konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaannya mengamanatkan kita, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Sejarah kelam penjajahan yang pernah diderita bangsa ini selama 350 tahun juga memberikan kita pelajaran, betapa terhina dan menderitanya kita ketika dijajah.

Kita perlu memahami bahwa apa yang terjadi di Palestina saat ini, serangan ke Gaza, pengusiran paksa warga Syeikh Jarrah dan penyerangan di dalam Al Aqsa bukan permasalahan hari kemarin saja. Untuk memahami Palestina, kita perlu melihat ke belakang saat Israel mendeklarasikan negaranya di tahun 1948. Setidaknya 15.000 orang penduduk Palestina terbunuh, 531 desa dan kota dimusnahkan dan lebih dari 750.000 orang warga Palestina diusir paksa. Peristiwa pembantaian di desa Deir Yassin menjadi saksi mata kejinya dan sadisnya zionis ketika melakukan pengusiran. Hampir separuh penduduk Palestina terusir, meski secara de facto di tahun 1948 saat itu 94 persen tanah masih dimiliki warga Palestina secara sah dan populasi penduduk Penduduk mencapai 67 persen dibanding yahudi.

Baca juga: Lima Fakta tentang Kedzaliman Zionis di Sheikh Jarrah yang Perlu Kamu Tahu

Hingga hari ini pembunuhan, kekerasan dan pengusiran paksa masih dirasakan bangsa Palestina. Israel terus melakukan ethnic cleansing untuk mereduksi jumlah penduduk Palestina. Menurut ketua Biro Pusat Statistik Palestina, penduduk Palestina berjumlah 13,7 juta jiwa. Sebanyak 5,2 juta tinggal di Gaza, Tepi Barat dan Jerusalem Timur, sedangkan yang tinggal di wilayah terjajah 1948 sebanyak 1,6 juta jiwa. Sisanya merupakan pengungsi yang berada di negara Arab ataupun negara lainnya. Jumlah ini terus tergerus dengan upaya pengusiran yang dilakukan Zionis. Secara ilegal, Israel terus menggerus tanah milik bangsa Palestina dengan kebijakan creeping annexation, sehingga di tahun 2021 hanya 22 persen saja tanah Palestina yang masih tersisa.

Tidak hanya itu, yang terjadi di Palestina adalah bentuk apartheid (Ibrani: Hafrada). Di wilayah Tepi Barat Palestina terdapat tembok-tembok pembatas rasial yang membatasi antara pemukiman Israel dengan pemukiman Palestina. Pembangunan tembok rasial setinggi 8 meter dengan panjang 710 kilometer atau sama dengan panjang Inggris dan Skotlandia, yang telah dinyatakan ILEGAL  menurut International Court of Justice (ICJ) di tahun 2004.

Setiap harinya penduduk Palestina harus melewati pos-pos pemeriksaan jika ingin bepergian. Bagi penduduk Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan 48, hak dan kewajiban yang mereka terima jauh berbeda dibandingkan dengan penduduk Yahudi.  Keadaan ini digambarkan secara jelas oleh Hurman Rights Watch (HRW) dalam laporannya setebal 213 halaman dengan judul “Batas yang Dilampaui: Otoritas Israel dan Kejahatan Apartheid serta Persekusi” yang memeriksa perlakuan Israel terhadap Palestina. Menurut direktur HRW, “Berbagai suara pihak terkemuka selama bertahun-tahun telah mengingatkan bahwa apartheid akan mengintai di sudut jika lintasan penguasaan Israel atas warga Palestina tidak berubah.

Di sisi lain, sejarah kemerdekaan Republik Indonesia mencatat kontribusi besar Palestina sebagai sebuah bangsa dalam kemerdekaan Indonesia. Meski saat itu Palestina juga belum merdeka, namun merujuk buku yang berjudul “Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri” karangan M. Zein Hassan, tercatat bangsa Palestina memiliki kontribusi besar bagi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Di tahun 1944, usai PM Jepang Kaiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, Mufti Besar Palestina M. Amin Husaini memberikan ucapan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui sebuah radio di Jerman selama dua hari berturut-turut.

Seorang pengusaha Palestina yang bernama M. Ali El Taher juga berkontribusi terhadap revolusi Indonesia dengan menyerahkan seluruh tabunganya di Bank Arabiya kepada Indonesia tanpa meminta tanda terima. El Taher juga menerima rombongan delegasi panitia kemerdekaan Indonesia di tahun 1946 yang dipimpin oleh H. Agus Salim. Dari laman www.eltaher.org kita dapat melihat sejumlah dokumentasi yang memperlihatkan keberadaan El Taher dan Mufti Palestina M.A. Husaini diantara para pejabat penting RI yang sedang memperjuangkan pengakuan kedaulatan RI di negara-negara Timur Tengah pada awal-awal masa kemerdekaan. Ini menandakan perjuangan kedua warga Palestina ini yang signifikan untuk membantu agar negara-negara Arab memberikan pengakuan kemerdekaan Indoensia.

Baca juga: Peran Palestina terhadap Kemerdekaan RI

Sehingga tidaklah berlebihan founding father kita Soekarno berpesan, “Selama kemerdekaan Bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.” Tugas kita adalah tetap menjaga agar amanah itu dapat diselesaikan. Ketua Adara Relief International Sri Vira Chandra menyatakan, “Adara Relief International berjuang dalam koridor konstitusi  dan meneruskan perjuangan para guru bangsa dalam mendukung bangsa Palestina.”

Fenomena banyaknya lembaga kemanusiaan untuk membantu Palestina merupakan sebagai bagian dari tuntutan konstitusi, dan memperkuat pesan pendiri bangsa agar tidak lagi ada penjajahan di muka bumi.  Duta Besar Muhsin Syihab menyatakan dalam kuliah umum “Mengapa Indonesia Memperjuangkan Palestina” yang diadakan Kemlu akhir Mei kemarin, “Baik secara individual dan kolektif, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membantu Palestina. Juga terkait UN Charter dan deklarasi Human Right. Isu Palestina adalah isu kemanusiaan, isu pembebasan dari penjajahan.”

Baca juga: Dampak Panjang Agresi Zionis Bagi Krisis Kemanusiaan Di Palestina

Dalam forum yang sama, Duta Besar Abdul Kadir Jailani menyatakan, “Persoalan terbesar adalah klaim imigran yahudi mengenai self-determination right. Mereka tidak dapat menerapkan self-determination right atau legal nexus, karena mereka tidak memiliki wilayah. Sehingga mereka tidak memiliki self-determination right. Satu-satunya jalan bagi para imigran itu adalah dengan menggantungkan klaimnya terhadap kekuatan kolonialisme saat itu. Maka mengapa kita menganggap ini sebagai penjajahan, karena semua pemberian klaim Israel saat itu adalah klaim kolonialisme.”

Pembelaan terhadap Palestina sepatutnya bukan lagi persoalan yang perlu dipertanyakan ulang. Narasi-narasi negatif terkait upaya perwujudan kemerdekaan Palestina juga harus dihentikan. Demikian terkait suara-suara sumbang soal tuduhan penyelewengan bantuan. Adara Relief sendiri misalnya, telah melakukan publikasi secara rutin tentang donasi-donasi yang telah disalurkan melalui media sosial dan menerbitkan rilis pers. Selain itu keuangan Adara Relief juga telah diaudit oleh akuntan publik.  Masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses kemana saja donasi yang terkumpul disalurkan oleh Adara Relief International.

Hal yang serupa juga telah dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan untuk Palestina di Indonesia. Sehingga tuduhan-tuduhan tentang penyalahgunaan ataupun penyelewengan dana bantuan pada hakikatnya ditujukan oleh pihak-pihak tertentu agar masyarakat Indonesia terpecah fokus atau bahkan hilang fokus untuk membantu Palestina. Tentu kita tahu, ini tidak akan terjadi. Dalamnya perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina telah ada sejak lama. Terlebih pada hakikatnya: cukup menjadi manusia, untuk membela Palestina.

 

Fitriyah Nur Fadilah

Pengurus Adara Relief International

 

***

Ikuti media sosial resmi Adara Relief di FacebookTwitterYouTube, dan Instagram untuk informasi terkini seputar  program bantuan untuk Palestina.

Bagi Sahabat Adara yang ingin menyalurkan donasi untuk bantuan untuk anak dan perempuan Palestina, dapat melalui rekening bantuan untuk Palestina a.n Yayasan Adara Relief International:

  1. Bank Muamalat: 309-000-2717
  2. Bank Mandiri: 070-000-5658799
  3. OVO / Gopay: 087780464183.

Konfirmasi donasi dapat dilakukan melalui WhatsApp ke nomor 085692956689.

Klik disini untuk cari tahu lebih lanjut tentang program donasi untuk anak-anak dan perempuan Palestina.

Leave a Reply