Pemerintah Israel disebut tengah menerapkan aneksasi de facto di Tepi Barat melalui kebijakan di lapangan, di tengah penolakan luas dari komunitas internasional.
Menteri Energi Israel, Eli Cohen, menyatakan bahwa langkah-langkah yang mereka lakukan saat ini merupakan bentuk “penerapan kedaulatan secara praktis”. Ini merupakan sebuah istilah yang kerap pemerintah Israel gunakan untuk merujuk pada aneksasi.
Dalam pernyataannya, Cohen mengungkap kesepakatan dengan kepala Dewan Regional Samaria, Yossi Dagan, untuk menghubungkan sejumlah permukiman ilegal di Tepi Barat, termasuk Homesh, Sa-Nur, Rehavam, dan Ebal ke jaringan listrik dan air. Langkah ini ia nilai sebagai upaya memperkuat keberadaan permukiman sekaligus mengintegrasikannya secara permanen ke dalam sistem Israel.
Selama beberapa dekade, Otoritas Palestina terus mendesak intervensi internasional guna menghentikan ekspansi permukiman, namun hasilnya minim. Saat ini, sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal di ratusan permukiman ilegal di Tepi Barat. Jumlah ini termasuk sekitar 250.000 di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur).
Sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu berkuasa pada akhir 2022, percepatan pembangunan permukiman semakin terlihat, bersamaan dengan meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut. Data Palestina mencatat lebih dari 1.150 warga terbunuh, sekitar 11.750 luka-luka, dan Israel menangkap hampir 22.000 orang sejak Oktober 2023.
Selain itu, penghancuran rumah dan infrastruktur terus terjadi, mempersempit ruang hidup warga Palestina. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa Israel sedang mempersiapkan aneksasi formal Tepi Barat, yang berpotensi menggagalkan solusi dua negara sebagaimana resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa rumuskan.
