Israel kini menghadapi pemboikotan paling banyak di seluruh dunia. Media harian Israel, Yedioth Ahronoth, melaporkan bahwa gelombang besar sanksi internasional tengah melanda Israel. Sanksi tersebut menyasar pejabat pemerintah, para pemukim, dan lembaga-lembaga resmi.
Hingga sebelum serangan 7 Oktober 2023, Israel masih mampu membatasi dampak kampanye BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi). Namun setelahnya, tekanan internasional meningkat drastis. Gerakan BDS mulai meraih keberhasilan di berbagai bidang, mulai dari dunia seni, akademik, hingga olahraga.
Sejumlah negara Barat telah mengambil langkah konkret. Prancis melarang masuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Selain itu, mereka juga membatasi masuknya empat pemimpin permukiman ilegal dan 21 pemukim.
Baca juga : “Label Asal Dipalsukan, Produk Permukiman Israel Lolos Masuk Pasar Eropa”
Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia juga memberlakukan larangan serupa terhadap sejumlah menteri dan warga Israel yang terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat. Uni Eropa pun tengah mendiskusikan kemungkinan sanksi pribadi terhadap para menteri Israel, meski masih ada perbedaan pendapat di antara negara-negara anggotanya.
Di sisi hukum internasional, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah masuk dalam daftar buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2024. Ia masuk ke dalam daftar atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) yang Afrika Selatan ajukan. Para analis yang surat kabar tersebut kutip menilai bahwa pemerintahan Netanyahu gagal merespons tekanan-tekanan ini secara efektif di panggung internasional.
Sumber: MEMO
