Enam negara yaitu Britania Raya, Australia, Kanada, Prancis, Selandia Baru, dan Norwegia telah memberlakukan sanksi terkoordinasi yang menargetkan jaringan yang terlibat dalam membiayai, memfasilitasi, dan melakukan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Langkah yang mereka ambil pada Selasa (09/06) itu merupakan respons terhadap perluasan permukiman ilegal yang mencapai rekor. Selain itu, itu juga terjadi akibat meningkatnya kekerasan oleh para pemukim di Tepi Barat.
“Bersama mitra kami dari Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, hari ini kami memberlakukan sanksi baru terhadap mereka yang bertanggung jawab atas intensifikasi penjajahan dan kekerasan di Tepi Barat,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot dalam sebuah unggahan di media sosial.
Setelah memberlakukan sanksi baru, enam negara Barat memperingatkan bahwa mereka siap mengambil tindakan lebih lanjut. Itu hanya terjadi jika pemerintah Israel gagal mengatasi situasi di lapangan secara memadai.
Barrot mencatat bahwa Prancis juga telah melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, tiga pemimpin kelompok pemukim, dan 21 pemukim untuk memasuki negara itu karena kekerasan di Tepi Barat.
Kementerian Luar Negeri Israel mengecam sanksi tersebut tak lama setelah pengumumannya. “Israel dengan tegas menolak tindakan memalukan yang pemerintah asing lakukan terhadap warga negara Israel, entitas, dan seorang menteri pemerintah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oren Marmorstein.
Baca juga : “Mesir, Qatar, dan Turki Intensifkan Negosiasi Gaza untuk Buka Jalan ke Fase Kedua”
“Inti sebenarnya dari langkah-langkah ini adalah upaya untuk memaksakan sikap politik terkait hak orang Yahudi untuk menetap di Tanah Israel. Ini juga terkait konflik Israel-Palestina – yang disamarkan sebagai tindakan melawan kekerasan,” tambah Marmorstein.
Pemerintah Inggris mendesak bisnis dan warga negara Inggris untuk menahan diri dari melakukan aktivitas keuangan di permukiman Israel di Tepi Barat yang mereka anggap ilegal menurut hukum internasional.
Israel menolak dugaan bahwa pasukannya melindungi pemukim selama serangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Mereka mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan insiden di luar kendali yang melanggar protokol militer dan sedang diselidiki.
Penyelidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang telah membunuh, melukai, dan menggusur warga Palestina di Tepi Barat. Sementara itu, pasukan Israel memberikan perlindungan kepada para pemukim.
Di bawah Perdana Menteri Partai Buruh Keir Starmer, Inggris telah menghentikan sementara pembicaraan perdagangan bebas dengan Israel. Di samping itu, mereka juga menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata. Seperti Prancis, Inggris juga telah menjatuhkan sanksi kepada anggota kabinet sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Smotrich.
Tahun lalu, Inggris bergabung dengan sekutunya, termasuk Prancis dan Kanada, dalam mengakui negara Palestina.
