Terletak di timur pantai Laut Mediterania, Libanon merupakan sebuah negara yang memiliki lokasi strategis sebagai titik temu antar berbagai negara Arab. Negara ini berbatasan dengan Palestina dan Suriah yang memiliki sejarah panjang penjajahan, konflik dan perebutan wilayah, sehingga Libanon menjadi salah satu destinasi utama tujuan pengungsi.
Saat ini Libanon merupakan negara dengan jumlah pengungsi per kapita dan per kilometer persegi terbesar di dunia. Jumlah pengungsi di Libanon diperkirakan mencapai 6,8 juta orang, yang merupakan 25 persen dari jumlah populasi negara itu. Tahun 2011, Libanon kembali kedatangan gelombang baru sekaligus terbesar dari pengungsi Suriah yang melarikan diri dari konflik internal negaranya. Pada Oktober 2021, terhitung jumlah orang Suriah yang menjadi pengungsi di Libanon mencapai 1,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 844,056 orang terdaftar sebagai pengungsi UNHCR dan 257,000 lainnya merupakan pengungsi Suriah yang sebelumnya mengungsi dari Palestina.[1]
Perpindahan pengungsi Palestina ke Libanon telah berlangsung sejak lama. Sejarah mencatat bahwa perpindahan awal terbesar terjadi saat peristiwa Nakba 1948. Saat itu, sekitar 750,000 orang Palestina terusir dari rumah mereka dan menjadi pengungsi. Adapun 100,000 orang (14%) di antaranya mengungsi ke Libanon, kebanyakan dari wilayah Acre dan Haifa yang terletak di utara Palestina, akibat dari pembantaian Zionis yang terjadi di daerah tersebut.
Ketika Israel menguasai Palestina pada 1967, sekitar 300,000 orang Palestina kembali mengungsi ke Libanon. Hingga tahun 2021, menurut UNRWA (United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), sekitar 479,000 orang Palestina terdaftar sebagai pengungsi di Libanon. Sebanyak 45% dari mereka tinggal tersebar di 12 kamp-kamp pengungsian.
Baca juga “Nakba: Malapetaka yang Ditanggung Bangsa Palestina (Bagian I: 1799-1936)“
Pada dasarnya, Libanon sama sekali bukan negara yang ideal untuk ditinggali ataupun didatangi bagi mereka yang mencari peluang baru untuk hidup. Masyarakat di Libanon telah mengalami kondisi yang buruk dengan angka kemiskinan yang tinggi. Sebanyak 53,1% dari populasi Libanon tergolong miskin secara multi dimensi, sementara 16,2% populasi tergolong dalam kemiskinan ekstrim. Data ini berdasarkan survei pada 2018-2019 yang mengambil lima dimensi, yaitu: pendidikan, kesehatan, keamanan, keuangan, infrastruktur dan standar hidup mendasar.[2]
Keadaan Libanon bertambah buruk di tahun 2019 karena jatuhnya negara itu ke dalam krisis ekonomi yang hingga kini semakin berlarut, hingga Libanon diprediksikan berada di ambang kehancuran. Meski demikian, para pengungsi tidak memiliki banyak pilihan ataupun kesempatan untuk mengalihkan negara tujuan, karena yang mereka inginkan hanya melarikan diri untuk bertahan hidup. Akibatnya para pengungsi juga pada akhirnya harus ikut menghadapi krisis di Libanon, meski sebenarnya tingkat penghidupan mereka juga tidak dalam keadaan baik sebelumnya.
Krisis Libanon dan Dampaknya bagi Pengungsi
Pada Oktober 2019, ekonomi Libanon mencapai titik kritis terburuk yang pernah ada dalam sejarah negara ini. Cadangan mata uang mengering, bank tutup, ekonomi jatuh, dan lebih dari satu juta orang di seluruh negeri melakukan protes ke jalan dan menuntut perubahan. Krisis berlanjut pada krisis politik, yang menyebabkan perdana menteri berulang kali mengundurkan diri sehingga pemerintahan berjalan tidak stabil.
Keadaan ini diperburuk dengan terjadinya ledakan Beirut pada 4 Agustus 2020 yang menyebabkan kerugian baik dari segi materi ataupun imateriel yang besar. Lebih dari 200 orang tewas dan lebih dari 6.000 terluka. Kehancuran ekonomi negara itu setelah ledakan digambarkan sebagai bencana besar.[3] Bahkan Bank Dunia menyebutkan bahwa depresi ekonomi Libanon kemungkinan menempati peringkat 10 besar bahkan 3 teratas episode krisis paling parah secara global sejak pertengahan abad ke-19.
Hani Sharab, 39 tahun, seorang pengungsi Palestina di Libanon menceritakan bahwa sebelum ledakan Beirut, ia masih dapat menyediakan kehidupan yang nyaman bagi istri dan keempat anaknya di Kamp Pengungsi Shatila. Namun setelah ledakan Beirut, kondisi itu berbanding terbalik seketika. Sebelum mata uang negara itu jatuh, Sharab memperoleh penghasilan setara dengan $1.500 per bulan dengan bekerja sebagai seorang pembersih yang dibayar per jam. Ia bekerja untuk raksasa real estat Solidere, sebuah perusahaan swasta yang dibentuk untuk membangun kembali kawasan pusat kota bersejarah Beirut. Perusahaan ini membangun kembali sebuah kawasan yang hancur setelah 15 tahun perang saudara yang panjang berakhir pada tahun 1990. Solidere mengubah gedung-gedung yang dipenuhi peluru menjadi kantor dan toko butik yang megah.
Baca juga “Nakba: Malapetaka yang Ditanggung Bangsa Palestina (Bagian II: The Great Palestinian Revolt 1936-1939)“
Namun pada tanggal 4 Agustus 2020, ketika ledakan besar mengguncang pelabuhan Beirut dan lingkungan pemukiman padat penduduk kota, distrik tepi laut yang telah direnovasi itu sekali lagi menjadi tumpukan logam dan puing-puing. Sharab cukup beruntung karena masih dapat bekerja setiap hari, meskipun jumlah jam kerja yang ditawarkan kepadanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayah dari empat anak ini sekarang berpenghasilan di bawah 2.500.000 pound Lebanon per bulan atau hampir setara dengan $108, menurut nilai tukar tidak resmi. Dengan penghasilannya tersebut, untuk pengeluaran bulanan seperti listrik dan air minum saja ia sudah menghabiskan setengah dari gajinya.[4]
Selain mengalami penurunan pendapatan, Sharab juga mengalami penurunan daya beli akibat melonjaknya inflasi di Libanon. Harga bahan makanan telah meningkat hampir sepuluh kali lipat sejak Oktober 2019. Jika sebelumnya 10.000 pound Libanon dapat membeli kebutuhan seperti susu, ayam, nasi, dan sayuran, maka pada 2021, nilai tersebut hampir tidak dapat membeli satu kilogram tomat dan satu kilogram jeruk.[5]
Hingga saat ini, krisis masih terus berlanjut. Total inflasi pada Desember 2019 hingga Oktober 2021 melonjak hingga mencapai 519% dengan nilai puncak pada 1874% untuk makanan dan minuman non-alkohol serta 1614% untuk pakaian dan alas kaki. Akibatnya, daya beli rumah tangga menurun dengan tajam, sementara angka kemiskinan meningkat di seluruh kelompok penduduk.[6]
Lebih lanjut, krisis ekonomi juga secara bertahap merembet pada kerusakan layanan publik, seperti perawatan kesehatan, air, kebersihan dan sanitasi (WASH), serta pendidikan. Hal ini diperparah dengan adanya krisis bahan bakar yang dimulai pada musim panas 2021, sehingga berdampak pada ketersediaan listrik di seluruh wilayah negara. Sejak itu, Libanon hanya dapat memenuhi kebutuhan listrik selama kurang dari 5 jam per hari.[7]
Baca juga “Nakba: Malapetaka yang Ditanggung Bangsa Palestina (Bagian III: Dari Resolusi PBB 181 hingga Pawai Kematian)“
Pada Agustus 2021, pejabat PBB untuk Libanon melaporkan bahwa rumah sakit terbesar di Libanon telah mengurangi aktivitas mereka karena kurangnya bahan bakar dan listrik. Pada waktu yang sama, ketersediaan air bersih dan sistem pembuangan air limbah juga terganggu. Akibatnya, jutaan orang di Libanon kehilangan akses untuk air sementara kondisi kesehatan dan lingkungan mereka pun terancam. Keadaan ini diperparah dengan adanya wabah COVID 19 yang harus dihadapi negara tersebut.[8]
Saat ini, lebih dari setengah populasi Libanon membutuhkan bantuan kemanusiaan. Menurut perhitungan Economic and Social Commission for Western Asia/ESCWA, tingkat kemiskinan multi dimensi di Libanon mencapai 82% sementara kemiskinan ekstrem MENCAPAI 40%. Dari total 1.210.000 rumah tangga di Libanon, sebanyak 1 juta rumah tangga tergolong miskin multi dimensi, dan sebanyak 400.000 rumah tangga memiliki kondisi yang ekstrim. Kemiskinan multi dimensi ini dilihat dari 6 dimensi, yaitu: pendidikan, kesehatan, utilitas publik, aset & properti, dan ketenagakerjaan/penghasilan.[9]
Sementara itu, di antara mereka yang paling membutuhkan dari populasi miskin ini adalah para pengungsi Palestina, baik mereka yang mengungsi dari Suriah maupun yang berpindah langsung dari Palestina.
Pengungsi Palestina dan Marjinalisasi Status
Badan pengungsi PBB untuk Palestina, UNRWA, mendefinisikan pengungsi Palestina sebagai “orang-orang yang tempat tinggal normalnya adalah Palestina selama periode 1 Juni 1946 hingga 15 Mei 1948, dan yang kehilangan rumah dan mata pencaharian sebagai akibat dari konflik 1948.
Menurut hukum internasional, pengungsi Palestina memiliki hak untuk dapat kembali ke rumah asal mereka. Hal ini berdasarkan ketetapan Majelis Umum PBB dalam Resolusi PBB 194 (III) mengenai kerangka penyelesaian kasus pengungsi Palestina. Dalam resolusi tersebut dinyatakan, “PBB memutuskan bahwa para pengungsi yang ingin kembali ke rumah mereka dan hidup damai dengan tetangga mereka harus diizinkan untuk melakukannya sedapat mungkin, dan bahwa kompensasi harus dibayarkan untuk properti mereka yang memilih untuk tidak kembali, termasuk pengembalian dan kehilangan atau kerusakan harta benda yang menurut prinsip-prinsip hukum internasional atau keadilan, harus diperbaiki oleh pemerintah atau otoritas yang bertanggung jawab”.[10]
Untuk itu, PBB mendirikan sebuah badan yaitu United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP) yang mendapatkan mandat untuk merealisasikan hak kembali rakyat Palestina. Meski demikian, UNCCP tidak pernah berhasil mewujudkan tugas itu. Hingga saat ini, lebih dari 70 tahun lepas Nakbah, para pengungsi Palestina belum mendapatkan hak mereka untuk kembali.
Berlawanan dengan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang tidak pernah berakhir, PBB dan masyarakat internasional mendefinisikan masalah pengungsi Palestina sebagai “sementara”, sehingga kerangka hukum PBB mengenai konflik Palestina dianggap anakronistik. Akibatnya, masalah pengungsi Palestina tidak pernah selesai bahkan terus menerus bertambah.[11]
Pada 1950, berdasarkan Res. 302 (IV), Majelis Umum PBB membentuk UNRWA dan menugaskan badan tersebut untuk menangani pengungsi Palestina. Saat PBB mengadopsi Konvensi Pengungsi dan membentuk Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi yaitu UNHCR, mereka mengecualikan mandat UNRWA dari cakupan mandat UNHCR.
Baca juga “Nakba: Malapetaka yang Ditanggung Bangsa Palestina (Bagian IV: Diaspora Palestina)“
Akibatnya, UNHCR tidak mempedulikan (atau menghitung) pengungsi Palestina di Yordania, Libanon, Suriah, atau Tepi Barat dan Jalur Gaza, meskipun badan tersebut juga membantu pengungsi Palestina yang berada di luar wilayah mandat UNRWA. Akibatnya, pengungsi Palestina menikmati lebih sedikit perlindungan daripada pengungsi lain.
Sementara itu, negara-negara tuan rumah Arab yang menerima pengungsi Palestina mengembangkan pendekatan yang berbeda-beda terhadap dilema mempertahankan prinsip Hak Kembali dan mengenai bagaimana mengintegrasikan orang-orang Palestina ke dalam masyarakat mereka dengan hak-hak sosial, termasuk akses ke pasar kerja dan layanan publik.[12] Banyak orang Palestina telah kehilangan kewarganegaraan mereka, dan terus hidup tanpa kewarganegaraan sejak perang Palestina-Israel tahun 1948 (Belényesi & Abuhaydar, 2017, 254). Dalam banyak kasus, keturunan mereka juga menurunkan status sebagai pengungsi dan tidak menjadi warga negara manapun.
Tiga solusi umum UNHCR untuk masalah pengungsi yang berlarut-larut, yaitu: integrasi ke dalam masyarakat tuan rumah (asimilasi), pemukiman kembali ke daerah ketiga atau repatriasi sukarela. Palestina telah menolak dua yang pertama, sementara merangkul yang terakhir, bahasa sehari-hari disebut sebagai “hak untuk kembali” (Aruri 2001). Meski secara luas ini dianggap sebagai satu-satunya solusi yang tahan lama untuk masalah pengungsi, “hak untuk kembali” (Ar. haq al-‘awda) tetap menjadi salah satu aspek yang paling kompleks, banyak dipolitisi, dan sulit dipecahkan dari masalah pengungsi (Bowker 2003: 99 dst.). Tiga pilar aktivisme politik Palestina di Lebanon adalah pemberian hak-hak sipil kepada para pengungsi, menolak naturalisasi dan menegakkan hak untuk kembali ke tanah air/desa kelahiran mereka. Pemerintah Lebanon menolak untuk berpartisipasi dalam negosiasi multilateral mengenai masalah Palestina, menolak setiap penyelesaian regional konflik Palestina yang melibatkan penyelesaian pengungsi di Lebanon dan menolak semua upaya domestik untuk menyelesaikan pengungsi di Lebanon (el Khazen 1997: 280 ). Hal ini bersamaan dengan melemahnya perlindungan hukum bagi pengungsi secara regional setelah berakhirnya perang saudara.[13]
Baca juga “Nakba Hari Ini: Pengusiran yang Tidak Kunjung Berhenti“
Libanon juga telah mengeksploitasi prinsip hak kembali untuk secara paksa menolak integrasi Palestina ke dalam masyarakat lokal. Banyak orang di Lebanon masih menuduh orang Palestina sebagai penyebab perang saudara di Lebanon dan menganggap mereka sebagai elemen asing dalam masyarakat Lebanon.[14] Akibatnya, pengungsi Palestina di Libanon mengalami marjinalisasi status yang buruk. Mereka tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Libanon sehingga tidak memiliki hak sebagaimana warga negara lain, antara lain mereka tidak bisa bekerja di sebanyak 39 profesi dan tidak bisa memiliki properti. Karena mereka secara resmi juga bukan warga negara lain, para pengungsi Palestina tidak dapat menuntut hak yang sama seperti orang asing lain yang tinggal dan bekerja di Lebanon (UNRWA, 2022). Selain itu, saat mereka mendapatkan pekerjaan, mereka juga mendapatkan diskriminasi karena dibayar lebih rendah dari pekerja Libanon. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak dari pengungsi saat ini termasuk di antara generasi ketiga atau keempat dari keluarga mereka yang lahir di Lebanon, bayi yang baru lahir tidak mewarisi apa pun selain status pengungsi orang tua mereka.[15]
Kamp Pengungsi Palestina di Libanon
Menurut Catatan resmi UNRWA, pengungsi Palestina di Libanon berjumlah lebih dari 479.000 orang. Mereka tersebar di 12 kamp pengungsian yang menampung sekitar 45% pengungsi yang ada di Libanon. Kondisi kamp-kamp pengungsian di Libanon cukup mengerikan, yaitu ditandai dengan kepadatan penduduk, kondisi perumahan yang buruk, pengangguran, kemiskinan dan kurangnya akses terhadap hak dan keadilan karena tidak memiliki status sebagai warga negara. Sementara itu, krisis Suriah yang sedang berlangsung juga telah menyebabkan masuknya pengungsi Suriah termasuk pengungsi Palestina yang mengungsi dari Suriah, yang semakin membebani infrastruktur dan layanan kamp.
Secara keseluruhan, terdapat 65 sekolah yang UNRWA kelola memiliki 37,586 siswa. Sementara itu, pusat kesehatan di kamp pengungsian berjumlah total 27 fasilitas dengan tingkat kedatangan 556,511 pasien per tahun.[16]
12 Kamp pengungsi Palestina di Libanon, yaitu:
1-Kamp Beddawi
Didirikan pada 1955, kamp Beddawi terletak di sebuah Bukit sekitar 5 km di timur laut Tripoli. Selama lima dekade, kamp ini menarik sejumlah besar pengungsi Palestina dari kamp-kamp lain seperti Nabatieh dan Tal E-Zaatar, yang dihancurkan pada 1974 dan 1976. Selain itu, banyak pengungsi datang dari Nahr-el Bared setelah kamp itu dihancurkan pada 2007.
Pada 2018, sebuah Komite Pasukan Keamanan Gabungan didirikan di kamp ini untuk membantu mengendalikan situasi yang semakin tidak aman. Kamp ini mengalami kerusakan selama perang saudara Lebanon dan menyaksikan beberapa gelombang pemindahan ke daerah sekitarnya.
Populasi kamp telah bertumbuh, terakhir sebagai akibat dari krisis Suriah, yang menempatkan beban signifikan pada infrastruktur dan layanan UNRWA di wilayah ini.
Kamp Beddawi
Sumber: https://www.mtv.com.lb/en/news/articles/1035018/closing-of-entrances-to-beddawi-camp
2-Kamp Burj Barajneh
Terletak 4 km di Selatan Beirut, Burj Barajneh didirikan pada 1949 oleh Liga Perhimpunan Palang Merah. Awalnya, populasi di kamp ini yaitu sebanyak 3,500 orang. Namun sejak 1969, populasi di kamp meningkat dengan drastis.
Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan di kamp ini terus terjadi secara acak tanpa ada tambahan fondasi maupun perencanaan pembangunan, yang mengakibatkan jalan-jalan menjadi semakin sempit. Masalah ini kemudian menjadi lebih parah saat perang sipil Libanon dan krisis Suriah yang membawa gelombang pengungsi baru ke Burj Barajneh. Pada 1982, sebagian dari kamp ini dihancurkan oleh serangan Israel dan perang sipil Libanon.
Terdapat 4 sekolah UNRWA di kamp ini, yang menyediakan pendidikan untuk lebih dari 2000 anak termasuk anak-anak pengungsi Palestina dari Suriah. UNRWA menyediakan bantuan sekitar 120 USD per orang per tahun melalui kartu elektronik sebagai bentuk proteksi sosial terhadap lebih dari 775 keluarga di kamp ini.
Kabel listrik di kamp pengungsi, Kamp Burj Barajneh, Agustus 2021
Sumber: https://www.unicef.org/mena/stories/just-want-be-refugee
3-Kamp Burj Shemali
Kamp Burj Shemali terletak tiga kilometer dari kota Tirus di Lebanon selatan. Didirikan pada tahun 1948, untuk menyediakan tenda perlindungan bagi para pengungsi yang datang dari Hawla, Tiberias, Saffuri dan Lubieh. Kamp itu juga menampung pengungsi Palestina yang terlantar dari wilayah lain Lebanon. Kamp ini mengalami rusak parah selama invasi Israel pada tahun 1982.
Burj Shemali adalah salah satu kamp termiskin di Lebanon. Terdapat kasus yang sangat tinggi dari talasemia dan penyakit sel sabit (kelainan genetik) di antara penduduk kamp. Tingkat pengangguran juga sangat tinggi, dengan pekerjaan pertanian musiman menjadi sumber pendapatan paling umum bagi pria dan wanita.
Krisis Suriah yang sedang berlangsung juga telah menyebabkan masuknya pengungsi Suriah dan pengungsi Palestina yang mengungsi dari Suriah, yang semakin membebani infrastruktur dan layanan kamp.
Gerbang masuk ke Kamp Burj Shemali
Sumber: https://placesjournal.org/article/camp-code/
Identitas Palestina di Kamp Burj Shemali, Oktober 2011
Sumber: http://www.marihokkanen.com/visiting-burj-el-shemali/
4-Kamp Dbayeh
Kamp Dbayeh yang terletak 12 km di utara Beirut didirikan pada tahun 1952 di sebuah bukit yang menghadap ke jalan raya Beirut-Tripoli. Kamp ini awalnya dibangun di atas sebuah lahan dengan luas 61,450 meter persegi. Kemudian pada 1962, sebuah lahan 22,850 meter persegi ditambahkan untuk kamp ini. Kebanyakan penghuni kamp berasal dari Desa Bassa dan Kafr Berem di Palestina. Saat ini, terdapat 4,592 orang pengungsi terdaftar di UNRWA di kamp Dbayeh.
UNRWA mengelola Sekolah Carmel di Burj Hammoud untuk melayani siswa dari kamp Dbayeh hingga 2013, namun ditutup karena jumlah siswa yang rendah. Saat ini tidak ada sekolah UNRWA yang melayani kamp Dbayeh.
Kamp Dbayeh
Sumber: https://www.palestineremembered.com/GeoPoints
5-Kamp Ein El Hilweh
Kamp Ein El Hilweh merupakan kamp pengungsi Palestina terbesar di Libanon. Terletak di Selatan Saida di Selatan Libanon, kamp ini menampung para pengungsi sejak 1948. Kebanyakan dari penghuni kamp berasal dari kota-kota pesisir Palestina. Selain itu, kamp ini juga menampung pengungsi lain yang datang selama perang sipil Libanon dan setelah konflik Nahr el-Bared, terutama dari Tripoli.
Ein El Hilweh memiliki pusat kesehatan yang cukup padat, yaitu dengan rata-rata 1000 konsultasi medis per hari. Kamp ini juga memiliki tujuh sekolah dasar yang melayani sekitar 6000 orang pengungsi Palestina.
Kamp Ein El Hilweh
Sumber: anera.org
6-Kamp El Buss
Kamp El Buss awalnya didirikan oleh pemerintah Prancis pada tahun 1937 untuk pengungsi Armenia yang dipindahkan ke daerah Anjar. Namun pada tahun 1950-an, para pengungsi Palestina yang mencari perlindungan dari daerah Acre di Galilea datang untuk tinggal di sana.
Kamp ini terletak 1,5 kilometer di selatan Tirus di Lebanon, yaitu di sebelah reruntuhan Romawi utama di kota. Karena lokasi dan ukurannya yang relatif kecil, El Buss terhindar dari banyak kekerasan yang dialami kamp-kamp lain selama perang saudara Lebanon.
Penduduk kamp El Buss umumnya bekerja di industri pertanian musiman. Baru-baru ini, populasi berkembang karena masuknya pengungsi Palestina dan Suriah yang terlantar akibat konflik Suriah yang sedang berlangsung.
Sisa-sisa saluran air Romawi di El Bus
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/El-Buss_refugee_camp
7-Kamp Mar Elias
Kamp Mar Elias terletak di barat daya Beirut, didirikan pada tahun 1952 oleh Kongregasi St. Elias untuk menampung para pengungsi Palestina yang mengungsi dari wilayah Galilea di Palestina. Kamp tersebut dibangun di atas lahan seluas 200 meter persegi dan dihuni oleh pengungsi Palestina maupun non-Palestina.
Penduduk Palestina yang saat ini tinggal di kamp Mar Elias terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman migrasi yang berbeda, mulai dari perpindahan internal karena perang dan konflik hingga bentuk migrasi internal lainnya, antara lain untuk mencari peluang ekonomi, pasar sewa, lokasi geografis, dll.
Jalan-jalan kamp Mar Elias. (Foto: Katarzyna Rybarczyk)
Sumber: https://www.palestinechronicle.com/in-beiruts-mar-elias-camp-palestinian-cause-is-not-losing-relevance/
8-Kamp Mieh Mieh
Kamp pengungsi Mieh Mieh terletak di selatan kota Saida. Tempat tersebut didirikan pada tahun 1954 dan membentang di atas area seluas 54.000 meter persegi. Kamp itu selamat dari serangkaian peristiwa besar pada tahun 1982, ketika invasi Israel menghancurkan banyak kamp perlindungan. Tempat penampungan tidak dibangun ulang, namun tempat penampungan alternatif dibangun di sepanjang perbatasan selatan kamp. Bagian ini bukan bagian resmi dari kamp, dan dikenal sebagai sektor Wadi. Kamp kemudian mengalami kerusakan lebih lanjut pada Juli 1991 karena bentrokan antara kelompok militan Palestina dan tentara Lebanon.
Dari sebelumnya berpenduduk kurang dari 2.000 orang, Kamp Mieh Mieh kini memiliki lebih dari 5.000 warga Palestina, berdesakan di area seluas sekitar tiga kilometer persegi.
Sumber: https://www.emirates247.com/lifestyle/living/tiny-palestinian-camp-keeps-dream-of-home-alive-2010-09-28-1.296458
9-Kamp Nahr El-Bared
Pada 2007, sebanyak 27.000 pengungsi Palestina kehilangan rumah dan harta benda mereka di kamp Nahr el-Bared. Konflik bersenjata yang terjadi pada Mei dan September 2007 menyebabkan penghancuran di wilayah ini. Rumah, properti komersial, masjid, LSM dan fasilitas masyarakat hampir hancur total. Sementara semua jalan, serta jaringan air dan saluran pembuangan, rusak parah atau hancur.
Kompleks UNRWA, yang menampung klinik kesehatan lokal, sekolah dan kantor bantuan, juga ditinggalkan dalam reruntuhan. Sekitar 6.000 keluarga pengungsi Palestina (27.000 penduduk) dan lebih dari 1.600 penduduk Lebanon yang tinggal di kamp terpaksa pergi. Lebih dari 9.000 pengungsi Palestina terlantar sehingga harus tinggal di akomodasi sementara, banyak di antaranya berkualitas buruk, sementara mereka harus berjuang untuk mengatasi keadaan sosial ekonomi yang semakin berkurang.
Pemindahan berkepanjangan dari Nahr el-Bared mengakibatkan kebutuhan kemanusiaan yang akut di antara penduduk yang terkena dampak. Sementara bantuan kemanusiaan darurat yang biasa diberikan kepada keluarga pengungsi, termasuk bantuan makanan, cakupan perawatan kesehatan tambahan dan subsidi uang sewa, dikurangi pada tahun 2013 dan akhirnya dihentikan pada bulan September 2015 karena kekurangan dana. Akibatnya, para keluarga pengungsi harus bergantung pada layanan reguler UNRWA serta dukungan yang diberikan oleh aktor kemanusiaan dan pembangunan lainnya. Secara khusus, pemotongan subsidi sewa membuat banyak dari 1.470 keluarga yang saat ini tetap mengungsi ke tekanan keuangan yang meningkat dan risiko penggusuran.
Baca juga “Krisis Kemanusiaan di Gaza Derita Pengungsi Palestina dalam Blokade Israel“
Rekonstruksi kamp Nahr el-Bared adalah proyek terbesar yang pernah dilaksanakan UNRWA. Proyek ini melibatkan rekonstruksi unit tempat tinggal untuk 4.939 keluarga, 1.213 toko, kompleks UNRWA dan semua infrastruktur kamp. Rekonstruksi fisik Nahr el-Bared dimulai pada November 2009 setelah pemindahan lebih dari 500.000 meter kubik puing-puing dan keberhasilan pembersihan lebih dari 12.500 persenjataan yang tidak meledak.
Pada April 2021, rekonstruksi 72 persen kamp Nahr el-Bared telah selesai, memungkinkan 3.550 keluarga untuk kembali. Penduduk yang tersisa harus terus tinggal di akomodasi sementara di daerah yang berdekatan dengan kamp Nahr el-Bared dan di dekat kamp Beddawi.
Di kompleks UNRWA, pembangunan pusat kesehatan dan lima dari enam kompleks sekolah, termasuk Pusat Pelatihan Siblin (Kampus Utara), telah selesai. Sebanyak 958 toko telah dibangun kembali, sehingga memungkinkan para pedagang untuk meremajakan ekonomi dan tatanan sosial kamp. Pada awal 2022, diperkirakan bahwa 82 persen dari populasi kamp akan kembali.
Kamp Pengungsi Nahr el-Bared sebelum rekonstruksi, Tripoli, Lebanon. Foto: AKAA / Atas perkenan arsitek
Sumber: https://www.akdn.org/architecture/project/reconstruction-nahr-el-bared-refugee-camp
10-Kamp Rashidieh
Berlokasi di pantai, lima kilometer di selatan kota Tirus, Kamp Rashidieh mengalami dampak yang signifikan selama perang saudara Lebanon, terutama antara 1982 dan 1987. Lebih dari 600 tempat penampungan hancur total atau sebagian dan lebih dari 5.000 pengungsi Palestina mengungsi. Hingga kini, tempat penampungan yang tersisa membutuhkan rehabilitasi serius.
Kamp Rashidieh dibagi menjadi bagian ‘lama’ dan ‘baru’. Bagian yang lebih tua dibangun oleh pemerintah Prancis pada tahun 1936 untuk menampung pengungsi Armenia yang melarikan diri ke Lebanon. ‘Kamp baru’ dibangun oleh UNRWA pada tahun 1963 untuk menampung pengungsi Palestina yang berasal dari Deir al-Qassi, Alma, Suhmata, Nahaf, Fara dan desa-desa lain di Palestina dan yang dipindahkan dari kamp pengungsi El Buss dan Baalbeck oleh pemerintah Lebanon. Krisis Suriah yang sedang berlangsung juga telah menyebabkan masuknya pengungsi Suriah dan Palestina yang mengungsi dari Suriah ke kamp Rashidieh.
Kamp Rashidieh, Lebanon
Sumber: https://www.actionpal.org.uk/en/post/9087/unrwa-schools-shut-in-lebanon-s-alrashidiya-camp-over-water-contamination
11-Kamp Shatila
Kamp Shatila didirikan pada tahun 1949 dan terletak di Beirut. Kemudian kamp itu hancur selama invasi Israel tahun 1982 ke Lebanon dan sering menjadi sasaran selama perang saudara Lebanon, yang mengakibatkan kehancuran yang luas dan kebobrokan tempat penampungan dan infrastruktur. Kamp Shatila, dan lingkungan Sabra yang berdekatan di Beirut, adalah tempat pembantaian pada 16-18 September 1982 yang merenggut nyawa sejumlah besar warga sipil Palestina dan Lebanon.
Awalnya terdiri dari sekitar 500 unit perumahan, kamp telah berkembang sepuluh kali lipat sejak didirikan. Sebagian besar pertumbuhannya vertikal, dengan tempat penampungan baru didirikan di atas yang sudah ada tanpa fondasi yang tepat.
Kondisi infrastruktur yang mengkhawatirkan menjadi ciri khas kamp pengungsi Palestina Shatila di Lebanon di selatan Beirut.
Sumber: https://www.dandc.eu/en/article/infrastructure-also-question-integration-can-be-seen-refugee-camps-lebanon
12-Kamp Wavel
Kamp pengungsi Wavel awalnya merupakan lokasi barak tentara era Mandat Prancis yang terletak 90 kilometer timur Beirut di Lembah Beqaa dekat Baalbek. Pada tahun 1948, kamp ini memberikan perlindungan bagi para pengungsi Palestina yang baru mengungsi dari rumah mereka. Pada tahun 1952, UNRWA mengambil alih tanggung jawab untuk menyediakan layanan di kamp tersebut.
Banyak pengungsi masih tinggal di barak tentara asli yang tidak memadai karena mereka yang tinggal di sana mengalami kekurangan sinar matahari karena ketiadaan ventilasi yang memadai. Kondisinya akan bertambah semakin ekstrim ketika musim dingin.
Krisis Suriah yang sedang berlangsung juga menyebabkan kehadiran tambahan pengungsi Suriah dan Palestina yang mengungsi dari Suriah di kamp. Penduduk kamp hanya dapat menemukan pekerjaan musiman di pertanian, dan terkadang di konstruksi. Sementara itu, siswa seringkali putus sekolah untuk menghidupi keluarga mereka.
Sementara pembatasan Lebanon telah membuat pengungsi Palestina hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan luar, para pengungsi juga terus merasakan dampak pemotongan bantuan internasional. (Arjan El Fassed)
Sumber: https://electronicintifada.net/content/photostory-palestinian-refugees-wavel/9477
Selain kamp pengungsian Palestina yang berada di bawah UNRWA, terdapat juga kamp pengungsian informal yang seringkali terlupakan. Shabriha, contohnya, merupakan sebuah kamp pengungsi informal dengan lokasi yang hanya terpaut 75 km dari ibukota Libanon, Beirut. Sementara kamp-kamp pengungsi resmi di Lebanon berada di bawah lingkup Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), pemukiman informal secara langsung diatur oleh kotamadya Lebanon setempat.
Shabriha adalah salah satu dari 42 pemukiman informal di luar 12 kamp pengungsi Palestina yang diakui secara resmi di Lebanon. Untuk waktu yang lama, pemukiman itu menampung sekitar 2.800 pengungsi Palestina. Kemudian dengan datangnya para pengungsi Suriah ke Libanon, sebagian besar merupakan keturunan pengungsi Palestina ke Suriah, saat ini populasi Shabriha bertambah hingga dua kali lipat.[17]
Pengungsi Palestina di Libanon berpacu dengan waktu
Dalam sebuah konferensi pers tentang pengungsi Palestina di Libanon pada Januari 2022 di Beirut, Direktur UNRWA di Libanon menyatakan bahwa situasi saat ini sangat ekstrem sementara krisis terus berlanjut. Pernyataan ini merupakan reaksi keras atas konferensi pers sehari sebelumnya di mana UNRWA mengumumkan pemotongan layanan dana bantuan sebesar 1,6 milyar dollar yang seharusnya dialokasikan kepada sekitar 5,7 juta populasi pengungsi Palestina di Libanon, Suriah, Yordania, Tepi Barat, Yerusalem dan Gaza.[18]
Direktur UNRWA untuk Libanon berbicara pada Al Jazeera bahwa hampir 200 juta dollar layanan UNRWA tersebut akan dialokasikan untuk mendukung pengungsi Palestina di Libanon, yang dikatakan sangat membutuhkan bantuan.
Laporan “Lebanon 2021 Multi-Sector Needs Assessment (MSNA)” menemukan bahwa pengungsi Palestina di Libanon merupakan kelompok yang menghadapi kerentanan hidup yang paling kritis. Sebanyak 59% pengungsi Palestina melaporkan pendapatan per bulan kurang dari 2,4 juta LBP (Libanon Pound) atau kurang dari 109 USD (Dollar Amerika Serikat). Persentase ini diikuti oleh imigran lain, yaitu sebanyak 51% kemudian warga negara Libanon sebanyak 44% yang memiliki tingkat pendapatan yang sama.[19]
Pada akhirnya, keterbatasan akses ke mata pencaharian dan kerentanan ekonomi memberikan dampak yang cukup besar pada ketahanan pangan rumah tangga. Hasil MSNA menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga tidak memiliki akses terhadap pangan yang cukup. Selain itu, pengurangan pasokan gandum akibat krisis Ukraina, dan inflasi yang terus melaju saat ini membawa pada kemungkinan lebih lanjut peningkatan kerentanan pangan rumah tangga di Libanon.
Baca juga “Naksa, 55 Tahun Pasca Pengusiran yang Membuka Episode Penjajahan Berkelanjutan“
Menurut laporan World Food Program/WFP, pada April 2022, terdapat sekitar 1,6 juta penduduk Libanon yang membutuhkan bantuan pangan. Kondisi spesifik di Libanon bahkan digolongkan sebagai 1 dari 10 global krisis paling parah sejak abad ke-19.[20] Sebuah survei pada 2020 menyebutkan bahwa pengungsi Palestina mengurangi konsumsi makanan mereka. Sebanyak 53% responden menunjukkan bahwa mereka makan makanan yang lebih murah, sementara 15% lainnya melewatkan makan dan 8% sepanjang hari dan malam tanpa makan.[21] Sejak musim panas 2021, sebanyak 60% pengungsi Palestina mengalami kekurangan makanan dan obat-obatan. Sementara itu, terdapat 60,000 anak atau lebih dari 30% populasi pengungsi Palestina di Libanon.
Kondisi yang mengkhawatirkan ini membawa anak-anak dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan yang mengganggu aktifitas dasar hidup sehari-hari. UNRWA memperkirakan bahwa lebih dari 1.275 siswa pengungsi Palestina meninggalkan sekolah selama tahun ajaran 2020-2021 di Lebanon, di antaranya 55 persen meninggalkan sekolah karena tekanan psikologis.[22] Sejalan dengan itu, Koordinator kemanusiaan PBB untuk Libanon, Najat Rochdi, telah menekankan urgensi kebutuhan kemanusiaan pengungsi Libanon ini terutama bagi anak-anak, “berpacu dengan waktu.” [23]
Ihdal Husnayain, SE, MSi.
Penulis merupakan anggota Departemen Resource Development and Mobilization Adara Relief International yang mengkaji tentang realita anak dan perempuan Palestina. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UI dan telah menempuh pendidikan masternya di Universitas Pertahanan Indonesia.
[1] Lebanon Crisis Response Plan 2022-2023. Produced by the Government of Lebanon and the United Nations, January 2022.
[2] Ganesh Seshan & Stefania Rodica Cnobloch, “Lebanon: Multi-dimension Poverty Index shows 53% of residents were poor before crisis” (https://blogs.worldbank.org/arabvoices/lebanon-multi-dimension-poverty-index-shows-53-residents-were-poor-crisis. Diakses pada 20 Juni 2022)
[3] VOA News, “Economic Fallout of Beirut Blast Plunges Millions into Poverty”, Agustus 2021. https://www.voanews.com/a/middle-east_economic-fallout-beirut-blast-plunges-millions-poverty/6209118.html
[4] Al Jazeera, “Refugees in Shatila camp pushed to the brink amid aid crisis” (https://www.aljazeera.com/features/2021/12/6/hold-refugees-in-shatila-camp-pushed-to-the-brink-amid-aid. Diakses pada 20 Juni 2022)
[5] ibid.
[6] Inflation in figures, The Central Administration of Statistics (CAS), 2022.
http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2021/Inflation%20in%20figures.pdf
[7] United-Nations (UN) News, Fuel crisis in Lebanon potential catastrophe for thousands: Senior UN official, August 2021. https://news.un.org/en/story/2021/08/1097962
[8] ibid
[9] Multidimensional poverty in Lebanon 2019-2021, Painful reality and uncertain prospects. ESCWA. E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.2
[10] https://www.unrwa.org/content/resolution-194
[11] Lars Erslev Andersen, “The Neglected Palestine Refugee”, Danish Institute for International Studies 2016
[12] ibid
[13] Are Knudsen, “The Law, the Loss and the Lives of Palestinian Refugees in Lebanon” CM Working Paper, 2007.
[14] ibid
[15] War in Syria putting Lebanon’s refugee community under strain. https://www.dw.com/en/war-in-syria-putting-lebanons-refugee-community-under-strain/a-43769821
[16] Where we work. UNRWA. https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon Diakses pada 20 Juni 2022.
[17]ibid.
[18] Al Jazeera, “UNRWA in ‘race against time’ for Palestinian refugees in Lebanon” (https://www.aljazeera.com/news/2022/1/19/unrwa-in-race-against-time-for-palestinian-refugees-in-lebanon, Diakses pada 16 Juni 2022)
[19] Lebanon 2021 Multi-Sector Needs Assessment (MSNA). Painful reality and uncertain prospects. ESCWA. E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.2
[20] WFP Lebanon Country Brief April 2022 (https://www.wfp.org/countries/lebanon. Diakses pada 20 Juni 2022)
[21] Palestine refugees in lebanon: struggling to survive, UNRWA, 2022.
[22] Ibid
[23] Al Jazeera, “UNRWA in ‘race against time’ for Palestinian refugees in Lebanon” (https://www.aljazeera.com/news/2022/1/19/unrwa-in-race-against-time-for-palestinian-refugees-in-lebanon, Diakses pada 16 Juni 2022)
Referensi:
Al Jazeera (2022). Refugees in Shatila camp pushed to the brink amid aid crisis. Diakses pada 20 Juni 2022, dari https://www.aljazeera.com/features/2021/12/6/hold-refugees-in-shatila-camp-pushed-to-the-brink-amid-aid.
Al Jazeera (2022). UNRWA in ‘race against time’ for Palestinian refugees in Lebanon. Diakses pada 16 Juni 2022, dari https://www.aljazeera.com/news/2022/1/19/unrwa-in-race-against-time-for-palestinian-refugees-in-lebanon.
Are Knudsen (2007). The Law, the Loss and the Lives of Palestinian Refugees in Lebanon. CM Working Paper.
Aruri, N. H. (2001). Palestinian refugees: The right of return. London: Pluto Press.
Bowker, R. (2003). Palestinian refugees: Mythology, identity, and the search for peace. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers.
El Khazen, F. (1997). Permanent settlement of Palestinians in Lebanon: A recipe for conflict. Journal of Refugee Studies 10:275- 293.
Lebanon Crisis Response Plan 2022-2023 (2022). Produced by the Government of Lebanon and the United Nations.
Sulaeman, Jaber. (2006). “Marginalised Community: The Case of Palestinian Refugees in Lebanon”
Multidimensional poverty in Lebanon 2019-2021 (2021). Painful reality and uncertain prospects. ESCWA. E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.2
Lars Erslev Andersen. (2016). “The Neglected Palestine Refugee”, Danish Institute for International Studies
WFP Lebanon Country Brief April. (2022). Diakses pada 20 Juni 2022, dari https://www.wfp.org/countries/lebanon.
Palestine refugees in lebanon: struggling to survive. (2022). UNRWA.
Inflation in figures, The Central Administration of Statistics (CAS). (2022). Diakses pada 18 Juni 2022, dari http://www.cas.gov.lb/images/PDFs/CPI/2021/Inflation%20in%20figures.pdf
United-Nations (UN) News, Fuel crisis in Lebanon potential catastrophe for thousands: Senior UN official. (2021)
VOA News. (2021). Economic Fallout of Beirut Blast Plunges Millions into Poverty, https://www.voanews.com/a/middle-east_economic-fallout-beirut-blast-plunges-millions-poverty/6209118.html
***
Tetaplah bersama Adara Relief International untuk anak dan perempuan Palestina.
Kunjungi situs resmi Adara Relief International untuk berita terbaru Palestina, artikel terkini, berita penyaluran, kegiatan Adara, dan pilihan program donasi.
Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini seputar program bantuan untuk Palestina.
Donasi dengan mudah dan aman menggunakan QRIS. Scan QR Code di bawah ini dengan menggunakan aplikasi Gojek, OVO, Dana, Shopee, LinkAja atau QRIS.
Klik disini untuk cari tahu lebih lanjut tentang program donasi untuk anak-anak dan perempuan Palestina.
