JAKARTA — Adara hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Komisi F Geopolitik dan Tatanan Dunia Baru di Kantor MUI Pusat, Kamis (26/6). Agenda ini menjadi rangkaian awal dari Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026.
FGD ini mengusung tema “Indonesia, Dunia Islam, dan Tatanan Dunia Multipolar: Membangun Agenda Geopolitik Umat di Tengah Transformasi Global.”
Melalui forum ini, MUI mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Meliputi Kementerian Luar Negeri, anggota parlemen, akademisi, aktivis, organisasi masyarakat, hingga sejumlah lembaga filantropi.
“Diskusi ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari berbagai pihak yang memiliki concern dalam hubungan luar negeri dan kerja sama internasional. Dengan demikian, narasi yang terbit saat kongres nanti akan menjadi lebih kuat,” tegas Buya Amirsyah Tambunan, Sekjen MUI.
Direktur Program Adara, Latifah Hariawati, mewakili Adara dalam forum ini. Sebagai lembaga filantropi, Adara mendukung penguatan kolaborasi antar pihak dalam merespons tantangan global. Oleh karena itu, forum ini membuka ruang sinergi yang lebih luas dalam memperkuat kontribusi Indonesia terhadap isu kemanusiaan, perdamaian, dan kerja sama internasional.
FGD Kongres Umat Islam: Geopolitik, Dunia Islam, dan Palestina
Selama sesi diskusi, Prof. Dr. Makarim Wibisono, Dr. Philips J. Vermonte, serta Prof. Heru Susetyo memaparkan pendapatnya mengenai tantangan Indonesia dan dunia Islam dalam menghadapi tatanan multipolar.
Bahkan, Dr. Philips J. Vermonte turut menekankan pentingnya memperbarui implementasi politik luar negeri Indonesia.
“Kita butuh konsep bebas aktif yang baru dan sesuai dengan tantangan global saat ini. Sebagai negara jembatan (bridge-state), Indonesia dapat menjadi representasi umat Islam di meja perundingan dunia,” ujar Dr. Philips J. Vermonte.
Lebih lanjut, Komisi F Geopolitik MUI memaparkan 16 draf rekomendasi yang akan dibawa ke Kongres Umat Islam Indonesia. Poin utama draf ini meliputi:
- Palestina menjadi agenda tetap umat islam.
- Islamofobia dan Disinformasi harus dilawan dengan hukum, diplomasi, dan pendidikan.
- Mendorong reformasi PBB yang demokratis serta memperkuat peran Indonesia di OKI.
- Menjalankan Kelembagaan dan Peta Jalan melalui pembentukan Pusat Studi Palestina.
“Indonesia memiliki peluang strategis dalam peran dunia Islam, dengan Palestina masih menjadi perhatian utama,” ujar Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional.
Terakhir, perwakilan Kementerian Luar Negeri mengapresiasi penyelenggaraan forum ini sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Pada akhirnya, berbagai masukan dari FGD ini akan semakin memperkaya rekomendasi Kongres Umat Islam Indonesia yang akan berlangsung pada 24–26 Juli 2026 mendatang.
