Tingkat kelaparan di Gaza terus memburuk di tengah perang, blokade, dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Selain itu, sebuah studi terbaru dari Israel menyimpulkan bahwa kelaparan di Gaza merupakan hasil kebijakan yang Israel sengaja. Dengan kata lain, kelaparan yang terjadi bukan sekadar dampak sampingan perang. Hal tersebut kini menjadi sorotan internasional. Berbagai laporan juga menunjukkan kelaparan semakin mengancam jutaan warga Gaza yang kesulitan memperoleh makanan. Akibatnya, hal tersebut berdampak pada kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat.
Studi berjudul Data for Denial yang diterbitkan Forum for Regional Thinking menyebut pembatasan bantuan, bahan bakar, gas memasak, serta penghancuran infrastruktur penting telah menghambat akses warga terhadap makanan. Peneliti Shmuel Lederman menilai krisis tersebut berkembang melalui kebijakan Israel yang terencana dan berlangsung sejak Oktober 2023.
Baca juga : “Israel Menyita 30 Hektar Lahan Palestina”
Menurut laporan itu, jumlah bantuan yang masuk ke Gaza masih jauh di bawah kebutuhan penduduk. Lembaga internasional memperkirakan Gaza membutuhkan 500 hingga 600 truk setiap hari. Kenyataannya, bantuan yang masuk hanya berkisar di angka sepertiga dari jumlah yang penduduk butuhkan.
Di tengah kondisi tersebut, otoritas lokal di Khan Yunis menemukan berbagai pelanggaran terkait keamanan pangan. Polisi perlindungan konsumen bersama Kementerian Ekonomi memusnahkan 750 kilogram makanan kedaluwarsa, rusak, serta daging yang tidak layak konsumsi setelah melakukan inspeksi pasar selama libur Iduladha.
Petugas juga menindak pedagang yang menjual barang di atas harga resmi. Mereka mencatat lebih dari 1,5 ton barang dijual dengan harga melebihi ketentuan dan mewajibkan pedagang menjualnya kembali sesuai harga yang pemerintah tetapkan.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa selain menghadapi kelangkaan pangan, warga Gaza juga harus berjuang melawan tingginya harga serta terbatasnya akses terhadap makanan yang aman dan layak konsumsi.
