Adara Relief – Gaza. Tepat pada tanggal 17 Oktober, dunia memperingati “Hari Pengentasan Kemiskinan Dunia.” Pada saat yang sama, kemiskinan di Gaza mencapai lebih dari setengah populasi penduduknya atau di angka 53 persen. Pada tingkat kemiskinan ekstrim, tercatat mencapai 38 persen.
Kemiskinan terus meningkat di Jalur Gaza sejak diberlakukannya blokade 12 tahun yang lalu. Tidak hanya itu, sanksi pemerintahan otoritas Palestina terhadap Gaza juga memperburuk keadaan ini.
Pemerintah Palestina menerapkan sanksi berupa pemotongan gaji karyawan sebanyak 50 persen. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengurangi listrik dan bantuan medis. Ribuan orang juga terpaksa pensiun dini akibat kondisi ini. Pemerintah otoritas juga menolak membayar gaji pegawai pemerintah yang diangkat selama masa pemerintahan Ismail Haniyah di Jalur Gaza.
Secara khusus Direktur Jendral Pembangunan dan Perencanan Kementerian Pembangunan Sosial, I’timad Tarshawi mengungkapkan bahwa blokade berkepanjangan merupakan faktor utama yang meningkatkan tingkat kemiskinan di Gaza.
Tashawi menjelaskan bahwa blokade menyebabkan peningkatan pengangguran di kalangan anak muda, terutama lulusan dari universitas yang tidak bisa menemukan pekerjaan atau kemampuan untuk membuat proyek-proyek kecil.
Terkait dengan penerapan sanksi, ia menjelaskan bahwa sejumlah besar pegawai pemerintah otoritas masuk ke dalam daftar fakir miskin akibat hal ini. Ini terutama karena banyak dari mereka yang memiliki pinjaman terhadap bank. “Gaji bulanan saat ini hanya cukup untuk membayar pinjaman tersebut,” ujarnya.
Menurut Tashawi, jika blokade dibiarkan, angka kemiskinan akan terus bertambah hingga mencapai 65-80 persen. Adapun upah minimun menurut peraturan adalah sebanyak 1400 syekel. “Tetapi banyak dari karyawan tidak menerima gaji tersebut pada waktunya.”
Kementerian Pembangunan juga tidak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi kemiskinan akibat kurangnya dana operasional yang mereka punya.
Menurut data dari Kementerian Pembangunan, sekitar 100 ribu keluarga tercatat sebagai keluarga miskin. Sedankan 8.000 orang masuk ke dalam daftar tunggu dan tidak ada sumber finansial sama sekali hingga saat ini.
Tarshawi menyerukan pencabutan terhadap blokade di Jalur Gaza, pencabutan sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah otoritas, serta penyediaan lapangan kerja dan penyediaan anggaran operasional untuk kementerian.
Sementara itu, berdasarkan dari laporan badan-badan PBB, pada tahun 2020 wilayah Gaza akan menjadi wilayah yang tidak dapat dihuni akibat kurangnya air minum bersih.
Sejak tahun lalu PBB juga melaporkan mengenai tingkat penerima bantuan kemanusiaan darurat di Gaza mencapai 80 persen dari populasi penduduknya. Hal ini mengisyaratkan pada situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza.
Foto : Abdel Rahman Zaqiu
Sumber : paltoday.ps
Penerjemah : Ana Rahmawati
