Menyoal Kedatangan Timnas U-20 Israel ke Indonesia, Benarkah Tidak...

Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 yang akan diselenggarakan pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Hal ini tentu sangat menggembirakan dan membanggakan, sehingga mendapatkan sambutan luas dan hangat di kalangan masyarakat, khususnya pecinta bola. Namun demikian, ada satu hal yang terus menjadi pertanyaan, yaitu tentang posisi Timnas Israel yang lolos ke Piala Dunia U-20; akankah mereka tetap diizinkan berlaga di Indonesia?

Pandangan terhadap Israel, dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi

Sejak awal, Indonesia telah memosisikan Israel sebagai penjajah dan oleh karenanya, Indonesia sebagai negara yang menganut politik antiimperialisme dengan tegas menentang segala bentuk kerja sama dengan Israel. Dahulu, sikap tegas Indonesia bukan sekadar lip service, sebab jelas termaktub dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sikap tegas ini juga ditunjukkan dalam hal olahraga. Pada kualifikasi Piala Dunia 1958, jalan bagi Indonesia untuk turut serta dalam Piala Dunia di Swedia sudah terbentang. Tim Indonesia telah berhasil mengalahkan Cina di putaran pertama Grup I. Namun, di putaran selanjutnya, Indonesia harus berhadapan dengan Mesir, Sudan, dan Israel. Indonesia yang dijadwalkan bermain dengan Israel pun memilih untuk mengundurkan diri. Dalam wawancaranya dengan Historia, kiper Timnas Indonesia Maulwi Saelan mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Soekarno. “Itu sama saja mengakui Israel. Kami nurut (dengan Bung Karno) dan enggak jadi berangkat.”

Ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962, Soekarno Kembali menegaskan pandangan antikolonialnya dengan menolak partisipasi Taiwan dan Israel dalam pertandingan itu, terlebih Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan keduanya. Acara berjalan lancar, meskipun akhirnya Indonesia tidak diperbolehkan mengikuti Olimpiade 1964 oleh International Olympics Committee (IOC) karena menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan.

Cabang tenis juga pernah menolak bermain di “Israel” pada babak grup dunia Piala Fed 2006. Tim Fed Indonesia awalnya mendapat ‘lampu hijau’ dari pemerintah untuk terbang ke “Israel” yang jadi tuan rumah Piala FED 2006, karena event itu merupakan undangan dari Federasi Tenis Dunia (ITF), bukan dari pemerintah Israel. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri yang saat itu dipimpin Menteri Hassan Wirajuda memilih mempertimbangkan izin tersebut dan Sekjen PB Pelti Augus Ferry Raturandang mengonfirmasi Indonesia batal tampil di “Israel”. Indonesia pun mendapat sanksi denda sekitar Rp268 juta jika tidak ingin didepak dari ITF.

Dalam hal dukungan terhadap Palestina, pada KTT Luar Biasa OKI 2016 di Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan pentingnya meningkatkan dukungan terhadap Palestina melalui sejumlah langkah konkret, yaitu ‘penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan’. Sikap tersebut kembali ditegaskan pada KTT OKI 2018 di Istanbul, terkait pemindahan Kedutaan AS di Israel ke Al-Quds.

Dalam pidatonya, Wamenlu AM Fachir mendesak OKI untuk mengambil langkah tegas, konkret, dan praktikal untuk mendukung Palestina. Salah satunya, dengan memboikot produk Israel yang dihasilkan di tanah pendudukan di Palestina, juga memberikan bantuan bagi badan pengungsi PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA.

Berbagai pernyataan dan sikap Indonesia yang konsisten menolak penjajahan yang dilakukan oleh Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina, tentu dapat menjadi titik tolak dalam mengambil kebijakan apa pun terkait hubungan antara Indonesia dengan Israel. Dengan demikian, ketegasan sikap pemerintah terhadap partisipasi Israel di Kejuaraan U-20 ini sangat ditunggu.

Sebelumnya, Kemenpora dan PSSI sebagai kementerian dan organisasi yang mengurus hajat besar ini menyatakan penerimaan mereka atas Timnas Israel yang nantinya akan hadir dan turut berlaga di Indonesia dengan alasan bahwa politik jangan dicampuradukkan dengan olahraga. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyatakan bahwa penolakan terhadap Israel akan menjadi hambatan bagi Indonesia jika ingin menjadi tuan rumah untuk event olahraga berskala internasional lainnya.

Namun demikian, sikap tersebut mendapatkan penolakan dari MUI yang mengingatkan bahwa Indonesia telah berkomitmen kuat untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama penjajahan masih terus berlangsung. Dalam rangka mencari solusi atas persoalan ini, MUI menyatakan keinginannya untuk mengadakan dialog dengan Menpora, Menlu, Menko Polhukam, dan PSSI.

Penjajahan masih berlangsung

Kini, Israel semakin gencar merampas tanah-tanah Palestina dan terus melakukan pelanggaran HAM. PBB bahkan menyatakan bahwa tahun 2022 merupakan tahun paling mematikan di Tepi Barat, Palestina yang diduduki, dengan 152 orang yang dibunuh, sementara Israel terus menikmati impunitasnya. “Masyarakat internasional tidak dapat dan tidak boleh menoleransi apa yang tampaknya mencerminkan kebijakan dan praktik Israel yang sengaja menggunakan kekuatan mematikan tanpa memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional,” tegas PBB. Perilaku dehumanisasi, demonisasi, dan hukuman kolektif terhadap warga Palestina yang diberlakukan oleh Israel terhadap Palestina terus terjadi, meskipun hukuman kolektif secara khusus dilarang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional karena merupakan kejahatan perang.

Di bidang sepak bola, Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) mengizinkan klub sepak bola yang berbasis di enam permukiman ilegal Tepi Barat, seperti Kiryat Arba, Givat Zeev, Maale Adunim, Ariel, Oranit, dan Tomer, untuk berpartisipasi dalam kompetisi sepak bolanya. Tindakan yang melanggar garis batas tahun 1967 ini bertentangan dengan resolusi PBB No. 2334 tahun 2016 yang menyatakan bahwa permukiman ilegal melanggar hukum internasional.

Atas dasar pelanggaran tersebut, Palestina meminta agar Israel dikeluarkan dari FIFA karena memiliki tim di Tepi Barat yang melanggar aturan FIFA itu sendiri, yakni “asosiasi anggota dan klub mereka tidak boleh bermain di wilayah asosiasi anggota lain tanpa persetujuan.” Ketika Rusia menduduki Krimea pada 2014, afiliasi Eropa FIFA, UEFA, memblokir Rusia untuk memasukkan tim dari Krimea ke liga nasionalnya berdasarkan aturan yang sama.

Lebih lanjut, pada Desember 2022 lalu, seorang penembak jitu Israel membunuh Ahmed Daraghmeh, salah seorang pemain sepak bola andalan Palestina. “Penjajahan Israel tidak hanya memengaruhi kami, tetapi memengaruhi olahraga Palestina secara umum,” kata penjaga gawang tim Palestina Rami Hamadeh kepada CNN Sports. “Apakah itu dengan pemain kami yang ditangkap atau dibunuh.”

Jibril Rajoub, kepala Asosiasi Sepak Bola Palestina dan Komite Olimpiade Palestina, mengatakan “Kejahatan baru terhadap seorang atlet dan pemain Palestina merupakan tambahan baru untuk rangkaian kejahatan yang terus berlanjut terhadap olahraga dan atlet Palestina secara khusus.” Ia menyerukan FIFA dan semua organisasi internasional dan regional untuk menegakkan hukum hak asasi manusia mereka dan untuk melakukan tindakan hukuman terhadap Israel.

Politik adalah politik, olahraga adalah olahraga, benarkah?

Pada tahun 1979, invasi Uni Soviet ke Afghanistan mendorong Presiden AS Jimmy Carter untuk menyerukan boikot Olimpiade 1980 di Moskow. Ia mengumpulkan solidaritas dari sekutu termasuk Inggris Raya, Kanada, Jerman Barat, Chili, dan Haiti. Secara total, 65 negara menolak untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. Parlemen AS dan Senat AS juga mengeluarkan langkah-langkah untuk menyetujui boikot tersebut.

Selain itu, Olimpiade Tokyo 1964 menandai tahun pertama dilarangnya Afrika Selatan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade karena politik apartheid yang diterapkan. Larangan itu berlanjut hingga 1992. Beberapa peristiwa yang telah disebut sekurangnya telah menunjukkan bahwa antara politik dan olah raga sering kali bersinggungan, bahkan menjadi sikap yang diperlihatkan untuk menanggapi hal-hal yang bertentangan dengan pandangan kemanusiaan.

Terkait dengan politik apartheid, pada 2021, Human Right Watch (HRW) menyimpulkan bahwa otoritas Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa apartheid dan persekusi terhadap Palestina. HRW menemukan bahwa kejahatan kemanusiaan yang berkumpul di wilayah pendudukan merupakan kebijakan tunggal pemerintah Israel untuk mempertahankan dominasi Israel atas Palestina, termasuk di wilayah yang diduduki. Hal tersebut menimbulkan penindasan sistematis dan tindakan tidak manusiawi terhadap warga Palestina yang tinggal di sana. Maka, dengan berkaca pada apa yang diberlakukan terhadap Afrika Selatan dalam ajang Olimpiade 1964—1992 karena temuan politik apartheid dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di sana, hal yang sama pun seharusnya dapat diberlakukan terhadap Israel yang terbukti telah melakukan kejahatan yang sama.

Jika olahraga tidak ada kaitannya dengan sikap politik, maka FIFA tidak perlu memboikot Rusia dari ajang pertandingan sepak bola. FIFA juga tidak perlu memberi sanksi kepada Rusia atas invasi yang dilakukannya ke Ukraina. Demikan pula dengan negara-negara Eropa lainnya, yang seharusnya tidak perlu menolak pertandingan yang mengharuskan mereka melawan Rusia. Namun, nyatanya, sikap negara atau federasi sangat menentukan arah kebijakan yang diambil, sekalipun itu “hanya” berkaitan dengan olahraga.

Referensi:

https://www.aljazeera.com/news/2022/12/22/israeli-army-kills-man-in-west-bank-confrontations-medics

https://www.arabnews.com/node/2220451/sport