Pemerintahan Israel kembali menuai sorotan tajam menyusul instruksi pembangunan kawasan permukiman baru di sebelah timur Rafah, Gaza selatan, yang mendapat julukan “The New Rafah”. Rencana ini mencuat di tengah dinamika perundingan di Kairo yang baru saja mengatur masuknya Komite Nasional Pengelolaan Gaza (NCAG) ke wilayah kantong tersebut.
Berdasarkan data yang beredar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz secara khusus memerintahkan pembangunan infrastruktur kota baru ini di dalam zona yang berada di bawah kendali militer atau yang terkenal sebagai Garis Kuning.
Keputusan yang muncul sekitar dua pekan lalu tersebut bertepatan dengan pembahasan wacana pengerahan pasukan internasional ke Gaza. Karena itu, hal ini memicu kecurigaan adanya upaya sistematis untuk mengubah peta keamanan dan demografi wilayah secara permanen.
Baca juga: “Mesir Desak Israel Buka Perlintasan Rafah untuk Bantuan Gaza”
Euro-Med Human Rights Monitor sebelumnya memperingatkan rencana serupa. Organisasi tersebut menyebut konsep “Green City” di Rafah sebagai kawasan untuk menampung warga Gaza yang telah lama hidup di kamp pengungsian.
Dalam skema rancangannya, kota baru Rafah akan memusatkan warga Palestina di area tertentu di bawah sistem pengawasan berlapis yang dapat mengendalikan akses keluar-masuk serta pergerakan warga.
Rencana ini menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan bergerak, privasi, hak atas tempat tinggal layak, dan potensi diskriminasi. Sumber yang laporan tersebut kutip juga menyebut adanya rencana untuk melibatkan kelompok bersenjata lokal dalam mengelola keamanan harian. Rencana tersebut termasuk untuk mengawasi akses dan memeriksa warga sipil.
Langkah ini bertentangan secara frontal dengan kesepakatan Kairo. Kesepakatan tersebut secara jelas mengamanatkan pembubaran kelompok bersenjata serta pengalihan kewenangan keamanan kepada otoritas pemerintahan transisi.
Keberadaan The New Rafah mengkhawatirkan karena akan menjadi instrumen terselubung untuk melangkahi peran NCAG. Jika terus dipaksakan, model pengelolaan ini berisiko memecah belah wilayah Jalur Gaza ke dalam kantong-kantong terpisah yang terisolasi. Hal ini juga sekaligus menghambat pembentukan pemerintahan sipil yang terpadu.
Sumber: Palinfo
