Perusahaan Eropa Gelontorkan $171 miliar untuk Permukiman Ilegal Israel

Investasi oleh perusahaan Eropa di perusahaan yang mendapat keuntungan dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina telah meningkat sebesar $30 miliar dalam setahun, menurut sebuah laporan oleh kelompok kampanye Don’t Buy into Occupation. Kelompok ini merupakan inisiatif bersama dari 24 organisasi Palestina, regional, dan Eropa untuk menyelidiki dan mengungkap hubungan keuangan antara bisnis yang terlibat dalam permukiman ilegal Israel dan lembaga keuangan Eropa.

Laporan kelompok itu—”Mengekspos Aliran Keuangan ke Permukiman Ilegal Israel”—menemukan bahwa antara Januari 2019 dan Agustus 2022, 725 lembaga keuangan Eropa, termasuk bank, manajer aset, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, memiliki hubungan keuangan dengan 50 perusahaan yang terlibat secara aktif dengan permukiman Israel. Semua pemukim dan permukiman Israel adalah ilegal menurut hukum internasional.

Dalam periode tiga tahun yang tercakup dalam laporan tersebut, $171,4 miliar diberikan dalam bentuk pinjaman dan penjaminan emisi. Angka tersebut mewakili peningkatan $30 miliar sejak tahun lalu ketika $141 miliar diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa di permukiman ilegal. Pada Agustus 2022, investor Eropa juga dikatakan memegang saham dan obligasi senilai $115,5 miliar dari perusahaan yang mendapat manfaat dari penyelesaian tersebut.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa perusahaan bisnis yang terlibat dalam permukiman Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, berisiko tinggi terlibat dalam pelanggaran berat hukum humaniter internasional, keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perusahaan didesak untuk mempertimbangkan “pembatalan yang bertanggung jawab” dengan pemukiman tersebut. “Pembatalan yang bertanggung jawab adalah standar global perilaku yang diharapkan untuk semua perusahaan di mana pun mereka beroperasi, dan ada secara independen dari kemampuan dan kemauan Negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka sendiri,” jelas Don’t Buy into the Occupation.

Sumber:

https://www.#

***

Kunjungi situs resmi Adara Relief International

Ikuti media sosial resmi Adara Relief di Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram untuk informasi terkini.