Pejabat Senior Israel Dorong Pendudukan Gaza secara Permanen

Pejabat Senior Israel Dorong Pendudukan Permanen Gaza, Tantang Rencana AS. Sejumlah pejabat senior Israel secara terbuka menyerukan pendudukan permanen Jalur Gaza, meskipun bertentangan dengan rencana Amerika Serikat (AS) yang secara tegas menolak kehadiran militer Israel maupun aneksasi wilayah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi bertajuk “Gaza – The Day After” yang digelar di parlemen Israel (Knesset), sebagaimana dilaporkan media sayap kanan Israel, Channel 7. Dalam forum tersebut, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin menegaskan bahwa Israel harus tetap menguasai Gaza sebagai bagian dari klaim wilayah yang lebih luas.

“Kita harus hadir di Gaza dan di seluruh Tanah Israel. Ini, pertama dan terutama, adalah negara kita,” ujar Levin. Senada dengan itu, anggota parlemen garis keras Israel, Simcha Rothman, menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan kendali penuh atas Jalur Gaza. Channel 7 melaporkan bahwa diskusi dalam konferensi tersebut mencakup usulan kelanjutan kontrol keamanan Israel, pelucutan senjata Hamas, serta langkah-langkah yang bertujuan mendorong pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

Pernyataan para pejabat ini muncul meskipun Israel secara resmi telah menyetujui rencana yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada akhir September lalu. Rencana tersebut menyebutkan bahwa Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza, serta mencakup gencatan senjata, pembebasan tawanan Israel, pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan penempatan pasukan stabilisasi internasional.

Sejak Oktober 2023, agresi militer Israel di Gaza telah membunuh lebih dari 71.000 warga Palestina—sebagian besar perempuan dan anak-anak—serta melukai lebih dari 171.000 orang, sekaligus menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza. Meski gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, serangan Israel dilaporkan masih terus berlanjut hingga membunuh 442 warga Palestina dan melukai 1.236 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Sumber: 

AA, MEMO