PBB Desak Israel Izinkan Masuknya Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan bahwa Israel harus memfasilitasi akses dan masuknya bantuan penting ke Gaza melalui jalur penyeberangan yang tersedia guna memenuhi kebutuhan mendesak warga sipil.

“Warga sipil harus dihormati dan dilindungi,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers harian. Ia menekankan pentingnya akses kemanusiaan yang penuh, aman, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Program Pangan Dunia (WFP) melaporkan bahwa satu dari lima orang di Gaza kini menghadapi kelaparan tingkat bencana akibat terbatasnya operasi kemanusiaan. “Dengan adanya hambatan berat dalam pengiriman bantuan dan pelaksanaan operasi kemanusiaan, warga Gaza kelaparan,” ujar Dujarric. Ia menyebutkan bahwa berton-ton makanan telah disiapkan di wilayah sekitar dan siap disalurkan jika akses ditingkatkan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan keprihatinannya atas perintah evakuasi baru yang dikeluarkan otoritas Israel di Gaza utara, yang telah kembali menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi ke wilayah yang sudah penuh sesak dan tidak memiliki tempat berlindung, air bersih, sistem sanitasi, atau fasilitas medis.

PBB juga mengingatkan bahwa larangan Israel terhadap masuknya bahan bakar membahayakan layanan-layanan penting seperti rumah sakit, instalasi desalinasi, peralatan sanitasi, dan telekomunikasi. “Jika larangan ini terus berlangsung, lebih banyak layanan penting akan terhenti dalam waktu dekat,” kata Dujarric. Ia juga menambahkan bahwa dapur umum yang memberi makan warga Gaza sangat bergantung pada pasokan bahan bakar, begitu pula distribusi logistik.

Selain itu, Guterres mengecam terus berjatuhannya korban sipil akibat serangan Israel dan menyambut baik upaya mediasi yang terus dilakukan untuk mencapai gencatan senjata permanen. Namun, meski seruan gencatan senjata terus berdatangan dari komunitas internasional, lebih dari 56.500 warga Palestina telah terbunuh sejak serangan Israel ke Jalur Gaza dimulai pada Oktober 2023.

Pada November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas agresinya di wilayah tersebut.