Para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization / FAO) untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) serta memberikan perlindungan penuh kepada seluruh stafnya.
Desakan tegas ini mencuat menyusul munculnya kekhawatiran serius terkait perlakuan terhadap sejumlah pejabat senior. Para pejabat senior tersebut bertugas menangani krisis kerawanan pangan dan ancaman kelaparan di Jalur Gaza.
Para pakar menegaskan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari misi dasar organisasi internasional tersebut. “Prinsip-prinsip HAM bukanlah aspek sampingan dari mandat FAO, melainkan bagian utama darinya,” tegas para pakar.
Mereka menilai pendokumentasian kelaparan di Gaza sejalan dengan mandat FAO untuk memerangi kelaparan. Upaya tersebut juga tidak berarti melanggar prinsip imparsialitas atau ketidakberpihakan organisasi.
Para pakar PBB turut memperingatkan bahwa segala bentuk tindakan balasan (retaliation) atau intimidasi terhadap staf yang menyuarakan persoalan HAM berpotensi menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) di lingkungan kerja internal. Sikap semacam itu juga dinilai berisiko tinggi merusak reputasi, independensi, dan kredibilitas PBB.
Karena itu, mereka mendesak FAO untuk menjunjung Piagam PBB dan meminta negara-negara anggotanya memastikan pertanggungjawaban pimpinan organisasi. Para pakar juga menekankan bahwa komitmen terhadap HAM harus menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan Direktur Jenderal FAO berikutnya pada 2027.
