![Para siswa berjalan melewati salah satu sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk PBB (UNRWA) di Yerusalem Timur, sementara media lokal melaporkan bahwa pasukan polisi menggerebek beberapa sekolah UNRWA di kota itu dan memberi tahu mereka tentang keputusan untuk menutup dan mengevakuasi sekolah-sekolah tersebut dalam waktu seminggu. Yerusalem, 18 Februari 2025. [Saeed Qaq/NurPhoto via Getty Images] Para siswa berjalan melewati salah satu sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk PBB (UNRWA) di Yerusalem Timur, sementara media lokal melaporkan bahwa pasukan polisi menggerebek beberapa sekolah UNRWA di kota itu dan memberi tahu mereka tentang keputusan untuk menutup dan mengevakuasi sekolah-sekolah tersebut dalam waktu seminggu. Yerusalem, 18 Februari 2025. [Saeed Qaq/NurPhoto via Getty Images]](https://adararelief.com/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-2199744372.webp)
Pemerintah Kota Al-Quds bagian barat (Yerusalem Barat) mengeluarkan perintah pembongkaran terhadap sebagian bangunan Sekolah dan Taman Kanak-Kanak Al-Aqsa di kawasan Sa’diyah, Kota Tua Al-Quds. Pemerintah Provinsi Al-Quds menyatakan bahwa pihak sekolah diberi tenggat waktu satu minggu untuk membongkar bagian atas bangunan seluas 35 meter persegi. Jika tidak dilaksanakan, otoritas pendudukan Israel akan melakukan pembongkaran secara paksa.
Perintah tersebut dikeluarkan dengan dalih bangunan tidak memiliki izin–yang pada praktiknya hampir tidak pernah diberikan kepada warga Palestina di Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki. Ini merupakan bagian dari pola sistematis pembongkaran rumah dan bangunan milik warga Palestina, atau pemaksaan agar mereka membongkar sendiri properti mereka, guna membatasi pertumbuhan dan keberadaan Palestina di Al-Quds bagian timur (Yerusalem Timur).
Banyak warga Palestina terpaksa merobohkan rumah mereka sendiri untuk menghindari biaya pembongkaran yang sangat mahal jika dilakukan oleh Pemerintah Kota Israel. Warga Palestina menegaskan bahwa mereka terpaksa membangun tanpa izin karena adanya diskriminasi struktural, penolakan penerbitan izin, serta persyaratan yang tidak masuk akal dan di luar kemampuan finansial mereka.
Di sisi lain, pemerintah Israel terus membangun ribuan unit permukiman bagi pemukim Yahudi di atas tanah Palestina yang dirampas, dengan akses perizinan yang mudah dan fasilitas penuh, memperlihatkan ketimpangan kebijakan yang mencolok di kota tersebut.
Sumber: MEMO, WAFA
