Meta dituding meraup keuntungan finansial dari penyebaran konten hasutan terhadap warga Palestina. Menurut laporan terbaru dari lembaga pemantau media sosial 7amleh, kebijakan moderasi Meta memungkinkan konten bermuatan kebencian terhadap Palestina tetap beredar dan memberikan dampak ekonomi bagi perusahaan.
Dalam laporan berjudul Monetising Occupation, 7amleh mengungkap bahwa Meta mengizinkan akun yang berafiliasi dengan pemukim Israel dan media ekstremis untuk memperoleh pendapatan dari konten yang mengandung ujaran kebencian, rasisme, hingga seruan kekerasan terhadap Palestina—meski bertentangan dengan kebijakan platform itu sendiri.
Laporan tersebut menyebut Meta tidak hanya gagal menindak konten bermasalah, tetapi juga secara tidak langsung mendorong penyebarannya melalui skema monetisasi. Konten yang seharusnya tidak memenuhi syarat—seperti pembenaran kekerasan pemukim, promosi permukiman ilegal, hingga retorika genosida—justru tetap beredar dan menghasilkan keuntungan.
Sebaliknya, kreator dan jurnalis Palestina mengalami “pengecualian struktural” dari akses monetisasi, semata-mata karena lokasi geografis mereka di Tepi Barat dan Gaza. Hal ini membuat mereka kehilangan akses terhadap sumber pendapatan digital, meski konten yang mereka produksi profesional dan sesuai kebijakan.
Direktur eksekutif 7amleh, Nadim Nashif, menyebut praktik ini sebagai pola diskriminasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Ini termasuk penghapusan konten, pembatasan jangkauan, hingga penangguhan akun milik warga Palestina. Ia menambahkan, sementara konten berbahasa Ibrani yang mengandung hasutan kekerasan tetap beredar, bahkan kini memperoleh monetisasi.
Manajer advokasi 7amleh, Lama Nazeeh, menilai situasi ini mencerminkan bentuk diskriminasi dan penindasan digital. “Warga Palestina menjadi target pembungkaman dan tidak mendapatkan akses. Sementara itu, pihak yang mempromosikan perampasan dan dehumanisasi justru memperoleh izin meraih keuntungan,” ujarnya.
Hingga laporan tersebut terpublikasi, Meta belum memberikan tanggapan resmi.
Sumber: MEE
