Menteri Israel Serukan Pembatalan Perjanjian Oslo

Para menteri pemerintah Israel secara terbuka menyatakan niat mereka untuk secara mendasar mengubah status politik dan hukum wilayah Palestina yang dijajah. Mereka menguraikan tindakan yang mencakup aneksasi, pemindahan penduduk, dan pembongkaran perjanjian yang ada dengan Palestina.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan bahwa pemerintahan Israel berikutnya akan berupaya untuk “mendorong emigrasi warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza.” Ia menggambarkannya sebagai “solusi jangka panjang untuk konflik tersebut,” demikian laporan kantor berita Anadolu pada Rabu (18/02).

Ia menambahkan bahwa pemerintah bertujuan untuk “membatalkan Perjanjian Oslo” dan memajukan “kedaulatan Israel” atas Tepi Barat. Smotrich mempresentasikan program tersebut selama konferensi Partai Zionisme Religius sayap kanan dan pada pertemuan para pemukim ilegal Israel. Ia menggambarkan fase politik yang akan datang sebagai kesempatan untuk membentuk kembali realitas di lapangan.

“Pemerintah selanjutnya akan mendapat tuntutan untuk membongkar gagasan negara Palestina dan mengubah realitas politik dan keamanan saat ini di Tepi Barat,” katanya.

Para pejabat Israel juga membahas masa depan Gaza. Smotrich kembali menyerukan pendudukan kembali wilayah tersebut dan pembentukan pemerintahan militer langsung. “Tujuannya adalah untuk menduduki Gaza, mendirikan pemerintahan militer, membangun permukiman Israel di Jalur Gaza, dan mendorong emigrasi sukarela penduduk Gaza,” katanya dalam konferensi pers.

Pemimpin oposisi Yair Lapid menolak proposal tersebut, menyebutnya sebagai hal yang tidak realistis. Ia menyebutnya “ilusi,” sambil mencatat pengaturan politik yang kompleks yang pada saat ini berlaku di sekitar penyeberangan dan administrasi Gaza.

Pernyataan-pernyataan tersebut muncul ketika pasukan pendudukan Israel terus melakukan operasi di seluruh Gaza dan mengintensifkan penyerbuan, penangkapan, penghancuran, dan perluasan permukiman di Tepi Barat.

Smotrich mengaitkan momen politik tersebut dengan kondisi internasional. Ia menyebutnya sebagai “peluang emas” selama pemerintahan AS saat ini yang memberlakukan perubahan besar, termasuk membubarkan Otoritas Palestina.

Sumber: Middle East Monitor, The Palestine Chronicle