Menteri Keuangan Israel yang berhaluan sayap kanan, Bezalel Smotrich, mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika militer tidak segera menduduki Jalur Gaza dan menerapkan pemerintahan militer sementara di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Smotrich menegaskan bahwa Netanyahu sebagai perdana menteri “bertanggung jawab penuh” atas penanganan agresi Israel di Gaza. Ia mendesak agar pemerintah melancarkan kampanye militer untuk “mengalahkan Hamas, menduduki Gaza, dan menerapkan pemerintahan militer sementara hingga solusi lain ditemukan, memulangkan para sandera, serta meluncurkan rencana Trump.” Jika hal ini tidak dilakukan, menurutnya, “pemerintahan ini tidak pantas untuk ada.”
Smotrich juga mempertahankan sikapnya yang mendukung larangan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sikap keras ini memicu ketegangan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, yang menolak menjadikan militer bertanggung jawab atas distribusi bantuan di Gaza. Dalam sebuah pertemuan Kabinet Keamanan Israel, Smotrich bahkan menantang Zamir dengan mengatakan, “Jika Anda tidak mampu, kami akan mencari orang yang mampu.”
Sejak 2 Maret, Israel menutup seluruh perlintasan ke Gaza, memblokir pasokan kebutuhan pokok meskipun laporan kelaparan semakin banyak di wilayah yang hancur akibat agresi tersebut. Serangan militer Israel ke Gaza kembali dilanjutkan pada 18 Maret, menghentikan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang tercapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 51.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah terbunuh akibat serangan Israel di Gaza. Situasi ini juga mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait aksi militernya di Gaza.
Sumber:
https://www.#/20250423-israels-smotrich-threatens-to-topple-government-if-gaza-not-occupied/
