Israel tengah menghadapi “krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya” akibat eskalasi militernya di Jalur Gaza. Media lokal menggambarkan situasi ini sebagai “tsunami diplomatik,” menandai salah satu tantangan diplomatik paling serius dalam sejarah Israel.
Menurut laporan dari penyiar publik Israel, KAN, posisi diplomatik Israel runtuh secara global hanya dalam hitungan pekan. Puncaknya terjadi pada hari Selasa (20/05) lalu, saat negara-negara besar Eropa mengumumkan berbagai langkah tegas terhadap pemerintah Israel. KAN menyebut bahwa kritik internasional semakin tajam, termasuk dari sekutu lama Israel di Eropa.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa Prancis mendukung peninjauan kembali Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel — kerangka kerja paling penting yang mengikat hubungan kedua pihak.
Di Inggris, pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer memberlakukan sanksi terhadap para pemukim ilegal Israel dan organisasi yang terlibat dalam kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, Inggris memanggil Duta Besar Israel, Tzipi Hotovely, untuk menerima teguran resmi, serta menghentikan perundingan perdagangan bebas. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, dalam pidatonya di Parlemen, menegaskan bahwa hubungan tidak bisa berjalan “seperti biasa” di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini.
Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan bahwa sebagian besar negara anggota UE telah sepakat untuk membuka kembali pembahasan mengenai masa depan Perjanjian Kemitraan UE-Israel. Namun, sembilan negara — termasuk Jerman, Hungaria, Italia, dan Yunani — menentang langkah tersebut. Ini mencerminkan perpecahan mendalam di tubuh UE.
KAN menekankan bahwa bahkan sekadar mengangkat perjanjian ini untuk dibahas, tanpa penarikan formal, sudah merupakan pukulan diplomatik besar bagi Israel. Prancis dan Belanda disebut telah membalikkan dukungan lama mereka terhadap Israel.
Seiring dengan retaknya dukungan dari Eropa, sorotan kini beralih ke Amerika Serikat, sekutu terpenting Israel. Meski dukungan publik dari Washington masih ada, berbagai laporan mengungkapkan kekecewaan mendalam secara pribadi terhadap Israel, terutama terkait lamanya perang dan minimnya upaya kemanusiaan.
Israel baru-baru ini meningkatkan genosida di Gaza dengan melancarkan operasi darat besar-besaran yang bertujuan menguasai sebagian besar wilayah dan mempercepat pengusiran warga Palestina. Serangan ini bertepatan dengan tur Presiden AS Donald Trump di kawasan Teluk minggu lalu.
Mengabaikan tekanan internasional yang semakin kuat, Israel memperketat blokade di Gaza, yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa dan luka-luka dalam beberapa hari terakhir. Sejak 2 Maret, Israel telah mempertahankan blokade ketat, mencegah masuknya bantuan kemanusiaan dan mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan yang telah merenggut banyak nyawa.
Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, pada Rabu lalu menyatakan bahwa ribuan warga sipil Palestina yang tak bersalah telah dibunuh, dan menyebut tindakan Israel di Gaza “hampir merupakan kejahatan perang.” Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat Israel, juga mengecam pembunuhan anak-anak oleh pasukan Israel serta kebijakan pengusiran paksa yang terus berlanjut. Ia memperingatkan bahwa Israel berisiko menjadi “negara paria” jika tidak bertindak secara bertanggung jawab.
Sumber:
https://www.#/20250521-israel-faces-diplomatic-tsunami-over-gaza-escalation-repor/
