Akademisi Palestina dan Suara yang Dibungkam

Semakin tinggi burung terbang, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Ungkapan tersebut kurang lebih sesuai untuk menggambarkan kisah Shahd Abusalama, seorang perempuan akademisi Palestina yang kehilangan pekerjaannya di Inggris hanya karena satu alasan: ia adalah orang Palestina.

Shahd Abusalama berasal dari Gaza, Palestina. Kakek dan nenek Shahd berasal dari Desa Beit Jerja, tetapi ketika terjadi peristiwa Nakba pada 1948, rumah, tanah, dan mata pencaharian mereka dihancurkan sehingga memaksa mereka untuk mengungsi ke Gaza dan menetap di kamp pengungsian selama bertahun-tahun. Di kamp pengungsian inilah Shahd lahir dan menghabiskan masa mudanya.

Seperti anak-anak Palestina lainnya, masa kecil Shahd sangatlah berat. Setiap hari ia diakrabkan dengan suara ledakan bom dan tembakan rudal. Gedung-gedung yang hancur dan nyawa-nyawa melayang adalah pemandangan sehari-hari yang ia saksikan sejak kecil hingga dewasa.

Shahd Abusalama
Sumber : https://www.aljazeera.com/opinions/2022/2/10/how-a-palestinian-academic-defeated-a-campaign-to-silence-her

Namun demikian, hidup di tengah kekacauan tidak membuat Shahd putus harapan. Trauma masa kecil yang ia alami membuatnya semakin kuat dan bertekad untuk terus memperjuangkan keadilan bagi negaranya melalui pendidikan. Perjuangan Shahd membawanya hingga dapat berkuliah di Inggris. Ia menyelesaikan pendidikan masternya di Sekolah Studi Oriental dan Afrika kemudian melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa di Universitas Sheffield Hallam. Pada Desember 2021 lalu ia telah menyelesaikan disertasi doktoralnya yang membahas mengenai representasi historis pengungsi Palestina di film-film dokumenter.

Ia menyelesaikan pendidikannya dengan cemerlang kemudian merintis karir menjadi dosen di universitas tempat ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya. Prestasinya membuat seorang seniman Inggris yaitu Marc Quinn mengabadikannya dalam bentuk patung yang ia sandingkan dengan akademisi masyhur asal Palestina lainnya seperti Andrew Feinstein, Paul Kelemen, dan Ilan Pappé.

Selain aktif di bidang akademis, Shahd juga aktif dalam memperkenalkan budaya Palestina kepada masyarakat Inggris. Ia dan sekelompok perempuan yang tergabung dalam gerakan anti-rasis internasional mendirikan Hawiya Dance Company dan sering membawakan musik, tarian, dan cerita rakyat Palestina ke berbagai kalangan masyarakat Inggris.

Bagi perempuan Palestina seperti Shahd, kesempatan untuk dapat menempuh pendidikan dan merintis karir di luar Palestina terbilang sulit dan harus melewati perjuangan yang sangat berat. Akan tetapi, perjuangan panjang tersebut dihancurkan oleh sebuah kebijakan yang dihasilkan dari pemerintahan yang rasis.

Pada Oktober 2020, Gavin Williamson, Menteri Luar Negeri Urusan Pendidikan, menuntut agar universitas mengadopsi definisi antsemitisme dari International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Terlepas dari apa pun tujuannya, kebijakan tersebut secara garis besar merupakan ‘senjata’ yang digunakan untuk menyerang para akademis pro-Palestina yang bersuara untuk menyampaikan fakta-fakta mengenai Palestina dan mengungkap kebijakan-kebijakan apartheid Israel.

Kebijakan ini tentunya ditentang oleh akademisi pro-Palestina. Sebuah surat terbuka dari 122 intelektual Palestina dan Arab merinci bagaimana definisi IHRA dan contoh-contoh yang menyertainya telah diinstrumentasikan dalam beberapa konteks untuk membungkam para pembela hak-hak Palestina. Kelompok kerja University College of London juga menyimpulkan bahwa definisi tersebut “tidak sesuai dengan tujuan”. Bahkan, Profesor Kenneth Stern, perancang utama definisi tersebut, mengatakan bahwa definisi tersebut seharusnya tidak boleh digunakan di lingkungan universitas.

Definisi itu pula yang akhirnya membuat Shahd terjebak masalah. Ia ‘diserang’ karena membela mahasiswanya yang menuliskan “Hentikan holocaust Palestina” di twitter. Setelah Shahd menyatakan dukungannya, Universitas Sheffield Hallam membatalkan kelas-kelas yang dijadwalkan untuk diajar oleh Shahd tanpa alasan dan penjelasan apa pun.

Para akademisi pro-Palestina segera menyuarakan kampanye dukungan untuk Shahd dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan, di antaranya dari seniman Inggris Lowkey, cendekiawan dan aktivis Palestina Rabab Ibrahim Abdulhadi, pembawa acara Aljazeera Marc Lamont Hill, dan koki internasional Abu Julia dan Rubio.

Shahd juga memperoleh dukungan dari kelompok mahasiswa dari universitas yang berada di seluruh Inggris. Dukungan luas yang diterimanya merupakan bukti bahwa Shahd tidak hanya sekedar dosen di mata mereka, melainkan seorang teman, aktivis, dan tentunya seorang Palestina.

Kampanye tersebut, dengan dibantu oleh Pusat Dukungan Hukum Eropa dan universitas serta serikat pekerja, akhirnya berhasil mencabut penangguhan Shahd di Universitas Sheffield Hallam dan terus berupaya untuk mencegah serangan seperti itu terulang kembali. Dunia akademik bukanlah panggung rendahan yang digunakan untuk menjatuhkan satu sama lain hanya karena alasan rasisme. Dunia akademik adalah tempat kehormatan yang ditujukan untuk orang-orang yang saling mendukung dan melengkapi bidang keilmuan masing-masing, terlepas dari unsur gender, etnis, dan kepercayaan masing-masing.

Shahd bukanlah satu-satunya akademisi Palestina yang mengalami peristiwa rasisme seperti itu. Tahun lalu, Profesor David Miller dipecat dari pekerjaannya di Universitas Bristol tanpa alasan. Hal tersebut menyusul kampanye permusuhan dari kelompok-kelompok Zionis pro-Israel yang menuduh pria berusia 57 tahun itu mendukung “antisemitisme”, meskipun dua penyelidikan terpisah telah menyatakan membebaskan Miller, namun pengusirannya tidak dibatalkan.

Para pegiat telah memperingatkan bahwa pemecatan Miller hanyalah salah satu kasus yang terungkap. Mereka berargumen bahwa jika tuduhan tanpa bukti saja sudah cukup untuk membuat akademisi dikeluarkan dari jabatannya, kelompok pro-Israel akan semakin berani mencemarkan nama baik orang atas kritik mereka terhadap Israel.

Menjadi orang Palestina tidaklah mudah, tidak terkecuali bagi para akademisi yang berjuang untuk menyuarakan fakta-fakta Palestina melalui kampanye media sosial, diskusi, maupun penelitian yang mereka lakukan. Jika di negaranya sendiri mereka berjuang dengan taruhan nyawa, maka para akademisi yang menuntut ilmu di luar Palestina harus berjuang dengan ‘mengorbankan’ nama baik mereka.

Para akademisi Palestina adalah pejuang. Pada masa kecilnya, mereka bersekolah ‘ditemani’ tembakan rudal dan gas air mata. Memasuki usia remaja, mereka ‘diakrabkan’ dengan penangkapan, interogasi, dan penahanan administratif. Kemudian, ketika mereka telah lebih dewasa dan melanjutkan pendidikan di luar negaranya, hidup mereka tetap saja dipersulit dan suara mereka dibungkam.

Dunia pendidikan, seharusnya memandang semua kalangan secara setara, terlepas dari apa pun etnis, strata sosial, warna kulit, maupun keyakinannya. Akan tetapi, tangan-tangan kotor yang memasuki dunia pendidikanlah yang membuat para akademisi menjadi ‘terkotak-kotak’. Kebijakan-kebijakan tanpa dasar disusun hanya untuk memuaskan nafsu dan kepentingan pemegang kekuasaan. Pada akhirnya, kehormatan dunia pendidikan hanya tinggal nama, tanpa kewibawaan yang menaunginya. Pun bagi para akademisi Palestina, prestasi mereka bagai tak ada artinya, hanya karena sebuah definisi yang disalahgunakan.

Palestina, sama seperti negara-negara lainnya di seluruh dunia, berhak atas pendidikan yang layak, tanpa mengalami rasisme maupun diskriminasi hanya karena negara asal mereka. Anak-anak Palestina berhak untuk bersekolah, para pemuda Palestina berhak untuk berkuliah, para penduduk Palestina berhak untuk menjadi akademisi dan mendapat penghormatan layaknya ilmuwan pada umumnya. Hal ini sebab pendidikan bukanlah hanya untuk satu kalangan, melainkan untuk semua.

Salsabila Safitri, S.Hum.

Penulis merupakan Staf Departemen Penelitian dan Pengembangan Adara Relief International yang mengkaji tentang realita ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Palestina, khususnya tentang anak dan perempuan. Ia merupakan lulusan sarjana jurusan Sastra Arab, FIB UI.