Pusat Hak Asasi Manusia Gaza memperingatkan bahwa pasukan Israel terus menggeser Yellow Line (beton pembatas berwarna kuning) ke arah barat Jalur Gaza. Pergerakan ini memperluas wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel sekaligus mempersempit ruang hidup bagi warga Palestina dan keluarga pengungsi.
Dalam pernyataannya pada Rabu, 28 Oktober 2026, lembaga tersebut menjelaskan bahwa Garis Kuning (Yellow Line) yang dibentuk berdasarkan kesepakatan gencatan senjata 10 Oktober 2025 kini semakin bergeser menuju kawasan permukiman. Batas militer tersebut memaksa warga mengungsi berulang kali dan membatasi akses mereka ke rumah, lahan pertanian, serta sumber penghidupan.
Sepanjang Oktober, lembaga itu mendokumentasikan sejumlah peristiwa. Ini termasuk pergeseran pembatas ke arah barat di kawasan Shujaiya, Kota Gaza, dan sekitar kamp pengungsi al-Maghazi. Pergerakan tersebut terjadi bersamaan dengan tembakan, pengeboman, dan penghancuran properti.
Pusat Hak Asasi Manusia Gaza juga melaporkan serangan pesawat nirawak Israel terhadap tempat penampungan pengungsi. Serangan tersebut terjadi di Khan Yunis bagian timur pada 8 Oktober dan Kota Gaza pada 25 Oktober. Serangan tersebut membakar tenda dan memaksa puluhan keluarga kembali mengungsi.
Baca juga: PBB: Israel Lakukan Penganiayaan terhadap Anak Palestina
Menurut lembaga tersebut, pasukan Israel kini menguasai atau sangat membatasi akses ke lebih dari 70 persen wilayah Gaza yang luasnya sekitar 365 kilometer persegi. Sementara itu, wilayah yang masih memungkinkan untuk tempat tinggal dan penampungan pengungsi kemungkinan besar tidak lebih dari 15 persen.
Area yang tersisa semakin padat dan tidak memiliki tempat berlindung, infrastruktur, maupun layanan dasar yang memadai. Kondisi ini membuat keluarga pengungsi semakin sulit menemukan tempat yang aman untuk berpindah.
Pengungsian berulang juga menambah beban ekonomi keluarga yang kehilangan pendapatan dan bergantung pada bantuan kemanusiaan. Di sisi lain, pembatasan masuknya bahan bangunan dan terhambatnya rekonstruksi membuat warga tidak dapat membangun kembali rumah mereka.
Pusat Hak Asasi Manusia Gaza merujuk Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat. Pasal tersebut melarang pemindahan paksa penduduk sipil dari wilayah pendudukan, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara ketat. Lembaga tersebut menegaskan bahwa pengaturan militer sementara tidak dapat menjadi alasan untuk mengubah wilayah atau komposisi demografis secara permanen.
Lembaga tersebut mendesak negara-negara penjamin gencatan senjata, khususnya Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Türkiye, untuk segera menghentikan perluasan wilayah kendali Israel. Mereka juga meminta perlindungan bagi warga sipil dan tempat pengungsian serta pembukaan akses rekonstruksi. Terakhir, mereka juga menuntut jaminan hak warga Palestina untuk kembali dengan aman ke rumah mereka.
Pusat Hak Asasi Manusia Gaza memperingatkan bahwa pergeseran Yellow Line ke arah barat, ditambah kehancuran luas dan minimnya tempat tinggal alternatif, berisiko menjadikan pengungsian berulang sebagai kondisi permanen bagi warga Gaza.
Sumber: Palinfo








