Pemerintah Indonesia mengecam langkah penolakan Israel terhadap draf peta jalan (road map) yang berisi 15 poin resolusi penyelesaian. Jakarta menilai penolakan tersebut dapat menghambat berbagai upaya komunitas internasional untuk mengakhiri eskalasi di wilayah tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan sikap tersebut pada Kamis (13/08) dalam konferensi pers di Jakarta. Menurutnya, Indonesia memandang peta jalan Gaza sebagai upaya bersama komunitas internasional untuk menghentikan agresi, memulihkan kehidupan warga Palestina di Gaza, serta penguatan stabilitas kawasan.
“Kami menolak segala bentuk penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif ini,” ujar Nabyl. Ia menambahkan bahwa rencana tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut berasal terutama Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 yang mereka sahkan pada November 2025.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak dokumen 15 poin tersebut pada Minggu. Ia menegaskan pasukan Israel tidak akan meninggalkan Gaza sebelum pelucutan Hamas sepenuhnya.
Sikap keras Israel ini terus memicu keprihatinan mendalam di tengah penderitaan berkepanjangan yang warga sipil alami. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, total korban yang terbunuh akibat agresi militer sejak Oktober 2023 telah melampaui 73.000 jiwa dengan lebih dari 174.000 orang mengalami luka-luka.
Kendati kesepakatan gencatan senjata secara formal telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, laporan di lapangan menunjukkan serangan militer Israel masih terus terjadi setiap hari, merenggut setidaknya 1.258 nyawa tambahan dan melukai 4.139 orang lainnya.
Menanggapi situasi ini, Indonesia mendesak agar seluruh upaya diplomasi dan komitmen internasional terus dikawal guna memastikan tercapainya pemulihan menyeluruh di Gaza.
