Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang bertugas mengawasi tata pemerintahan di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian yang dipimpin AS, akan mengadakan pertemuan pertamanya di Washington, DC, akhir bulan ini, menurut media daring Axios.
Media tersebut mengutip seorang pejabat AS dan diplomat dari empat negara yang merupakan bagian dari dewan tersebut. Mereka melaporkan pada Jumat (06/02) bahwa rencana untuk pertemuan pada 19 Februari akan berfungsi sebagai acara penggalangan dana. Dana tersebut akan mereka gunakan untuk rekonstruksi Gaza di tengah genosida Israel di wilayah tersebut. Akan tetapi, rencana itu masih bersifat sementara dan dapat berubah.
Axios melaporkan bahwa pertemuan tersebut terjadwal satu hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih. Jika Netanyahu menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian, itu akan menjadi pertemuan pertamanya dengan para pemimpin Arab dan Islam. Ini merupakan yang pertama kali sejak dimulainya genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri tidak memberikan komentar terkait laporan tersebut.
Dewan Perdamaian: Otoritas Administratif Kolonial
Para kritikus menyamakan dewan perdamaian Trump dengan otoritas administratif kolonial. Mereka menilai Presiden AS ingin menggantikan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan badan internasional sesuai keinginannya sendiri.
Trump telah menawarkan kursi di dewan tersebut kepada tokoh-tokoh seperti Netanyahu, yang menjadi subjek surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Tony Blair merupakan mantan perdana menteri Inggris yang terkenal karena memimpin dukungan untuk invasi AS ke Irak. Meski tindakannya membawa malapetaka dan pembantaian, namun ia juga berada di dewan direksi.
Trump telah menyarankan bahwa dewan tersebut dapat membantu mengatasi konflik lain yang jauh melampaui Gaza. Dengan kata lain, ini akan melemahkan forum tradisional untuk diplomasi dan kerja sama internasional, seperti PBB. Kritik dari PBB telah lama menjadi sasaran kemarahan AS dan Israel.
Presiden AS dan sekutunya, seperti Jared Kushner atau menantunya, sering berbicara tentang Gaza sebagai pusat potensial inovasi teknologi, pengembangan real estat, dan investasi internasional pada masa depan. Sementara itu, status politik dan hak hukum warga Palestina, serta pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang pasukan Israel lakukan terhadap penduduk Gaza, sebagian besar hanya menjadi pertimbangan sekunder.
Sumber: Al Jazeera
